Kredit macet UMKM di Jabar tinggi
Kamis, 09 Februari 2012 - 10:06 WIB
Kredit macet UMKM di Jabar tinggi
A
A
A
Sindonews.com – Kantor Bank Indonesia (KBI) Bandung mencatat kredit macet pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Jawa Barat cukup tinggi. Dari total kredit UMKM di Jabar sebesar Rp50,8 triliun pada 2011, tercatat non performing loan (NPL) sekitar 4,26 persen.
Kepala Kantor Bank Indonesia (KBI) Bandung Lucky Fathul A Hadibrata mengatakan, kredit macet UMKM di Jabar lebih besar dibandingkan Jatim. Dari penyaluran kredit di Jawa Barat sebesar Rp160 triliun, 31,75 persen kredit atau sekitar Rp50 triliun diserap sektor UMKM.
Namun, dari jumlah tersebut, NPL atau kredit macet UMKM mencapai 4,26 persen. Beberapa upaya yang dilakukan perbankan untuk menjaga stabilitas kredit di antaranya membentuk Pusat Pengembang Pendamping UKM (P3UKM).
Lembaga ini berfungsi memberi informasi, konsultasi dan pembinaan dalam mengakses lembaga keuangan/perbankan. Menurut Peneliti Madya KBI Bandung Naek Tigor Sinaga, kredit macet UMKM dengan NPL 4,26 persen tergolong masih pada batas aman.
Sebab, rasio toleransi kredit macet yang dianjurkan BI maksimal lima persen dari total kredit. Kendati masih dalam batas aman, Tigor menegaskan, angka tersebut cukup tinggi. Hampir mendekati angka lima persen.
Bahkan, kredit macet UMKM lebih tinggi dari kredit umum. ”Memang ada beberapa faktor yang menjadi pemicu tingginya kredit macet pelaku UMKM di Jabar. Di antaranya terkait prospek bisnis yang terkadang naik turun. Hal itu menyebabkan pelaku UMKM kesulitan melakukan pembayaran kepada perbankan,” jelas Tigor.
Direktur Konsumer Bank BJB Arie Yulianto mengatakan, untuk menyalurkan kredit, perbankan harus mengacu pada aturan perbankan. ”Jumlah kredit yang di-ACC maksimal 18 persen dari total aset bank bersangkutan,” jelas dia.
Namun demikian,perbankan bisa memperbesar porsi penyaluran kredit kepada UMKM dengan mengatur komposisi kredit.
Kepala Kantor Bank Indonesia (KBI) Bandung Lucky Fathul A Hadibrata mengatakan, kredit macet UMKM di Jabar lebih besar dibandingkan Jatim. Dari penyaluran kredit di Jawa Barat sebesar Rp160 triliun, 31,75 persen kredit atau sekitar Rp50 triliun diserap sektor UMKM.
Namun, dari jumlah tersebut, NPL atau kredit macet UMKM mencapai 4,26 persen. Beberapa upaya yang dilakukan perbankan untuk menjaga stabilitas kredit di antaranya membentuk Pusat Pengembang Pendamping UKM (P3UKM).
Lembaga ini berfungsi memberi informasi, konsultasi dan pembinaan dalam mengakses lembaga keuangan/perbankan. Menurut Peneliti Madya KBI Bandung Naek Tigor Sinaga, kredit macet UMKM dengan NPL 4,26 persen tergolong masih pada batas aman.
Sebab, rasio toleransi kredit macet yang dianjurkan BI maksimal lima persen dari total kredit. Kendati masih dalam batas aman, Tigor menegaskan, angka tersebut cukup tinggi. Hampir mendekati angka lima persen.
Bahkan, kredit macet UMKM lebih tinggi dari kredit umum. ”Memang ada beberapa faktor yang menjadi pemicu tingginya kredit macet pelaku UMKM di Jabar. Di antaranya terkait prospek bisnis yang terkadang naik turun. Hal itu menyebabkan pelaku UMKM kesulitan melakukan pembayaran kepada perbankan,” jelas Tigor.
Direktur Konsumer Bank BJB Arie Yulianto mengatakan, untuk menyalurkan kredit, perbankan harus mengacu pada aturan perbankan. ”Jumlah kredit yang di-ACC maksimal 18 persen dari total aset bank bersangkutan,” jelas dia.
Namun demikian,perbankan bisa memperbesar porsi penyaluran kredit kepada UMKM dengan mengatur komposisi kredit.
()
