Pemerintah diminta benahi transportasi publik

Sindonews.com — Rencana pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai tidak tepat. Pemerintah dianggap hanya ingin mencari opsi termudah dalam
mengatasi over quota BBM.

Anggota Komisi VII DPR Mardani Ali Sera merisaukan alasan utama pemerintah tersebut adalah karena menaikkan BBM merupakan opsi paling mudah.

“Sungguh sangat disesalkan jika alasan kemudahan menjadi alasan Pemerintah lari dari kesepakatan yang tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang APBN 2012. Kami berharap Pemerintah tidak selalu berpikir instan dalam menyelesaikan masalah subsidi BBM karena ini bagian dari Kebijakan Energi Nasional yang perlu pemikiran yang integral, komprehensif dan berkelanjutan. Karenanya, diperlukan keuletan dan kesabaran,” ujar Mardani melalui siaran persnya, Jumat (10/2/2012).

Dia menambahkan, penyebab membengkaknya subsidi bukan hanya disebabkan melonjaknya harga minyak dunia, tapi lebih banyak karena terjadinya kelebihan kuota BBM bersubsidi yang sudah terjadi bertahun-tahun. Solusinya bukan sekedar pembatasan BBM bersubsidi, namun juga pembenahan sistem transportasi publik.

“Salah satu penyebab utama over quota BBM bersubsidi adalah karena sistem transportasi kita yang amburadul, sehingga menyebabkan kemacetan dan inefisiensi penggunaan kendaraan bermotor sehingga menimbulkan pemborosan BBM, “ kata Mardani.

Pada tahun 2011 terdapat 8.244.346 kendaraan roda dua dan 3.118.050 roda empat di Jadebotabek dan sebanyak 50.824.128 kendaraan di seluruh Indonesia yang 65 persen merupakan kendaraan roda dua atau sebanyak 17.788.445 unit dan 33.035.683 kendaraan roda empat.

“Kalau pemerintah melakukan pembenahan sistem transportasi publik dan melakukan perbaikan jalan, maka pemerintah dapat menghemat anggaran dari efisiensi penggunaan kendaraan dan tidak adanya kemacetan sebesar Rp2 triliun untuk Jadebotabek dan Rp18,8 triliun untuk seluruh Indonesia,” tuturnya.

Penghitungan tersebut berdasarkan asumsi, bahwa dengan pembenahan transportasi publik dan perbaikan jalan yang dilakukan pemerintah, maka masyarakat akan terhindar dari kemacetan dan cenderung memilih transportasi publik yang nyaman dibandingkan menggunakan mobil pribadi.