DPR jengkel sikap pemerintah soal BBM
Rabu, 22 Februari 2012 - 19:16 WIB
DPR jengkel sikap pemerintah soal BBM
A
A
A
Sindonews.com - Semakin dekatnya 1 April 2012, semakin banyak polemik yang berkembang mengenai opsi yang harus dilakukan pemerintah terkait pembatasan atau menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Emir Moeis menyatakan, kejengkelannya dengan sikap pemerintah yang dinilai tidak jelas tersebut dalam mengambil kebijakan tersebut.
"Saya jengkel lihat seperti itu, siapa suruh dulu nurunin harga BBM. Dari dulu saya katakan subsidi itu harus tepat. Jadi jangan main naik turunkan saja," ujar Emir saat ditemui seusai melakukan pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan anggota BPK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2/2012).
Emir menjelaskan bahwa kenaikkan harga BBM merupakan masalah psikologis masyarakat dan terlihat dari pascakenaikan harga BBM beberapa tahun yang lalu angka kemiskinan pun tidak menurun.
"Kesalahan masa lalu menaikkan harga BBM itu menggoncang keseimbangan yang terjadi di psikologis masyarakat dan satu lagi dari data BPS, apa angka kemiskinan saat itu menurun pas harga BBM diturunkan? Tidak kan," ungkapnya.
Dia hanya menyarankan kepada pemerintah agar cepat menentukan opsi dan pikirkan sendiri akibatnya di masyarakat. "Sudahlan sekarang untuk pemerintah, urus saja itu sendiri, jengkel saya," pungkasnya.
Meski demikian, Emir mengaku mengerti kondisi pemerintah saat ini berada dalam posisi terjepit untuk memastikan opsi pembatasan ataupun kenaikan bahan bakar minyak.
"Saya bisa mengerti kondisi pemerintah sebenarnya kejepit karena sebenarnya 1 April itu sudah terkunci dengan aturan yang ditetapkan," ujarnya.
Emir menjelaskan, jika pemerintah memilih opsi kenaikan, maka akan terjadi APBNP dan tidak akan mungkin selesai dalam waktu satu bulan sebelum 1 April 2012.
"Kalau diajukan RUU APBNP pada awal Maret, saya rasa tidak cukup waktu akan selesai pada 1 April karena satu bulan itu tidak cukup, apalagi setelah itu kita akan masuk masa reses, jadi siapa yang akan bahas APBNP?,"jelasnya.
Maka dari itu, dia menyatakan kemungkinan pada tanggal 1 April nanti pemerintah tetap akan menjalankan pembatasan bahan bakar bersubsidi, namun setelah itu dapat dilakukan juga kenaikan harga.
"Kemungkinan dua opsi itu akan terjadi, namun saya sarankan pemerintah harus konsultasi dengan banggar. Kemudian pemerintah kalau lakukan pembatasan, harus lebih moderat, kan menunggu sampai dengan APBNP,"pungkasnya.
Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Emir Moeis menyatakan, kejengkelannya dengan sikap pemerintah yang dinilai tidak jelas tersebut dalam mengambil kebijakan tersebut.
"Saya jengkel lihat seperti itu, siapa suruh dulu nurunin harga BBM. Dari dulu saya katakan subsidi itu harus tepat. Jadi jangan main naik turunkan saja," ujar Emir saat ditemui seusai melakukan pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan anggota BPK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2/2012).
Emir menjelaskan bahwa kenaikkan harga BBM merupakan masalah psikologis masyarakat dan terlihat dari pascakenaikan harga BBM beberapa tahun yang lalu angka kemiskinan pun tidak menurun.
"Kesalahan masa lalu menaikkan harga BBM itu menggoncang keseimbangan yang terjadi di psikologis masyarakat dan satu lagi dari data BPS, apa angka kemiskinan saat itu menurun pas harga BBM diturunkan? Tidak kan," ungkapnya.
Dia hanya menyarankan kepada pemerintah agar cepat menentukan opsi dan pikirkan sendiri akibatnya di masyarakat. "Sudahlan sekarang untuk pemerintah, urus saja itu sendiri, jengkel saya," pungkasnya.
Meski demikian, Emir mengaku mengerti kondisi pemerintah saat ini berada dalam posisi terjepit untuk memastikan opsi pembatasan ataupun kenaikan bahan bakar minyak.
"Saya bisa mengerti kondisi pemerintah sebenarnya kejepit karena sebenarnya 1 April itu sudah terkunci dengan aturan yang ditetapkan," ujarnya.
Emir menjelaskan, jika pemerintah memilih opsi kenaikan, maka akan terjadi APBNP dan tidak akan mungkin selesai dalam waktu satu bulan sebelum 1 April 2012.
"Kalau diajukan RUU APBNP pada awal Maret, saya rasa tidak cukup waktu akan selesai pada 1 April karena satu bulan itu tidak cukup, apalagi setelah itu kita akan masuk masa reses, jadi siapa yang akan bahas APBNP?,"jelasnya.
Maka dari itu, dia menyatakan kemungkinan pada tanggal 1 April nanti pemerintah tetap akan menjalankan pembatasan bahan bakar bersubsidi, namun setelah itu dapat dilakukan juga kenaikan harga.
"Kemungkinan dua opsi itu akan terjadi, namun saya sarankan pemerintah harus konsultasi dengan banggar. Kemudian pemerintah kalau lakukan pembatasan, harus lebih moderat, kan menunggu sampai dengan APBNP,"pungkasnya.
()
