Pemerintah kaji BBM naik Rp2.000

Sindonews.com - Meski belum diputuskan besarannya, pemerintah diketahui telah mengkaji kisaran kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium hingga Rp2.000 per liter.

Anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani mengungkapkan, harga yang tengah dikaji pemerintah adalah pada level Rp1.500–2.000 per liter. Dengan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis premium sebesar itu, pemerintah bisa menghemat anggaran sebesar Rp13 triliun hingga Rp26 triliun.

“(Besaran kenaikan) antara Rp1.500–Rp2.000, hitungan pemerintah segitu. Kalau dinaikkan Rp1.000 maka ada penghematan Rp13 triliun. Kalau Rp2.000 kira-kira Rp26 triliun,” katanya di sela-sela rapat tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) di Gedung Bappenas, Jakarta, Jumat 24 Februari 2012.

Aviliani menegaskan, meskipun ada kenaikan BBM sebesar Rp2.000, laju inflasi masih bisa dikendalikan. Laju inflasi hanya diperkirakan pada angka 6–6,5%. “Hitungan pemerintah dengan pembatasan (BBM) inflasi kan 0,8%,mungkin bisa naik antara 1–2%. Jadi kalau inflasi kita sekarang itu 4,5% tambah 2%, kan masih 6,5%,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan hingga kini pemerintah belum memutuskan besaran kenaikan harga BBM. Hatta menjelaskan, pemerintah masih harus berunding dengan pihak terkait, termasuk DPR. “(Harga) adalah kewenangan pemerintah dengan DPR. Belum diputuskan, DPR masih mau membahas dulu dengan pemerintah,” papar Hatta.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz mengungkapkan, besaran ideal kenaikan harga premium adalah sebesar Rp1.500 per liter. Angka tersebut sudah mempertimbangkan banyak faktor, seperti harga minyak mentah dunia dan kemampuan daya beli masyarakat. “Ada kenaikan harga sekitar 30% karena harga minyak dunia rata-rata mencapai USD110–115 per barel,” tutur Harry.

BLT Selama 8 Bulan

Di sisi lain, kenaikan harga BBM dikhawatirkan menimbulkan inflasi tinggi yang berujung pada naiknya hargaharga serta mendorong meningkatnya angka kemiskinan. Pemerintah pun berencana memberikan kompensasi berupa bantuan langsung tunai (BLT) selama delapan bulan bagi masyarakat miskin yang terkena dampak langsung dari kenaikan BBM.

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengungkapkan, BLT tersebut kemungkinan besar senilai Rp100.000/bulan. Seperti mekanisme BLT sebelumnya, bantuan tahun ini akan diberikan tiga bulan sekali.

“Teknis (pemberiannya) kita lihat nanti. Saya pikir untuk masyarakat miskin lumayan kan (Rp100/bulan). Saya pikir angka (bantuan) itu akan mengarah ke situ kalau diputuskan,” tutur Salim Segaf di Gedung Bappenas, Jakarta, Jumat 24 Februari 2012.

Kendati demikian, Salim mengingatkan besaran bantuan belum mencapai titik final karena masih harus dibicarakan dengan DPR. Demikian juga dengan mekanisme pemberian serta jumlah orang yang bakal menerima bantuan tersebut. Dia hanya memastikan bahwa mereka yang masuk keluarga harapan hampir pasti menerima BLT.

Kementerian Sosial akan menggandeng PT Pos Indonesia, Bank BRI, serta bank-bank lainnya sebagai mitra penyaluran BLT. Merespons rencana pemberian BLT, Aviliani mengaku tidak setuju dengan sistem bantuan tersebut. Alasannya, pemberian BLT hanya bersifat sementara dan tidak mampu menyelesaikan sejumlah persoalan.

Daripada memberikan BLT, Aviliani menilai kompensasi lebih baik dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan subsidi kepada angkutan umum. “BLT yang sifatnya hanya sementara dan tidak efektif sebenarnya karena begitu dapat BLT Rp200.000 langsung habis,” ujarnya.

Aviliani menjelaskan, angkutan umum harus diberi subsidi karena sektor tersebut berdampak besar terhadap sejumlah faktor, terutama kenaikan harga barang.

Pemberian subsidi bisa dilakukan melalui dua cara yakni dengan bantuan konversi BBM ke gas atau subsidi langsung dengan tetap memperbolehkan mereka memakai BBM bersubsidi tapi dengan kuota tertentu melalui sistem kupon atau smart card. Sistem kupon dinilai bisa mencegah pemilik angkutan umum memperjualbelikan BBM murah.

Dia menegaskan pemerintah sudah menyadari besarnya dampak angkutan umum terhadap kenaikan harga barang. Karena itulah, menurut dia, Menko Perekonomian Hatta Rajasa sudah membahas persoalan itu bersama gubernur-gubernur di Indonesia. (bro)