10 pelabuhan Sulsel rawan disusupi beras impor
10 pelabuhan Sulsel rawan disusupi beras impor
A
A
A
Sindonews.com - Seluruh pelabuhan di Sulawesi Selatan (Sulsel) dinilai sangat rawan dijadikan sebagai pintu masuk dan keluarnya beras impor secara ilegal. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mengimbau kepada pengelola 10 pelabuhan untuk meningkatkan pengamanan dan kewaspadaan terhadap beras impor asal Thailand tersebut.
Seluruh kabupaten/kota yang memiliki pelabuhan, juga diminta membentuk tim khusus, dengan menggandeng pihak bea cukai dan Kepolisian Daerah (Polda) Sulselbar. Sedangkan terhadap daerah yang tidak memiliki pelabuhan, diperintahkan untuk memperketat pengawasan di berbagai pasar tradisional untuk menghindari terjadinya jual beli beras impor secara ilegal.
"Kami sudah minta seluruh daerah yang ada pelabuhannya, supaya melakukan antisipasi. Bagi daerah bagi yang tidak miliki pelabuhan, lakukan pengawasan di tingkat pasar," kata Asisten II Bidang Ekonomi Pemprov Sulsel Yaksan Hamzah, Selasa (28/2/2012).
Adapun ke-10 pelabuhan yang diduga rawan, yakni Pelabuhan Awerange Barru, Pelabuhan Bajoe Bone, Pelabuhan Jeneponto, Pelabuhan Khusus Biringkassi, Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Pelabuhan Palopo, Pelabuhan Nusantara Parepare, Pelabuhan Selayar, Pelabuhan Sinjai, serta Pelabuhan Siwa.
Selain itu, tim pengawasan yang rencananya dibentuk di 24 kabupaten/kota tersebut juga harus mengetahui jenis serta ciri-ciri beras impor yang dikhawatirkan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
"Saya minta agar tim pemda tahu persis jenis itu beras impor. Jangan sampai ada yang mengaku beras impor, padahal bukan. Atau ada yang mengaku beras lokal, padahal impor," akunya di Kantor Gubernur Sulsel.
Tahun 2012 ini, telah terdapat sekitar 14 ribu ton beras asal Thailand yang dititipkan di pergudangan Kota Parepare. Dia menekankan, beras impor tersebut bukan untuk diperjualbelikan di daerah ini, melainkan hanya dititip di Gudang Bulog Parepare, untuk kebutuhan beberapa provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
"Di gudang kami sudah cek betul, itu sudah disegel oleh bea cukai. Keluarnya juga harus ada persetujuan Gubernur Sulsel, meski telah ada izin dari pemerintah pusat," pungkasnya.
Yaksan menambahkan, selama ini Sulsel tetap menolak masuknya beras impor masuk ke daerah ini. Olehnya itu, pihaknya tidak ingin beras titipan tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengeluarkan peringatan keras terhadap seluruh pihak yang akan menyalahgunakan masuknya 7.500 ton beras impor asal Thailand yang masuk ke Kota Parepare.
"Kita pegang satu kuncinya. Saya usut kalau ada yang coba keluarkan dari gudang (perjualbelikan). Saya tidak segan-segan memberikan apa pun sanksinya," tegas Syahrul.
Seluruh kabupaten/kota yang memiliki pelabuhan, juga diminta membentuk tim khusus, dengan menggandeng pihak bea cukai dan Kepolisian Daerah (Polda) Sulselbar. Sedangkan terhadap daerah yang tidak memiliki pelabuhan, diperintahkan untuk memperketat pengawasan di berbagai pasar tradisional untuk menghindari terjadinya jual beli beras impor secara ilegal.
"Kami sudah minta seluruh daerah yang ada pelabuhannya, supaya melakukan antisipasi. Bagi daerah bagi yang tidak miliki pelabuhan, lakukan pengawasan di tingkat pasar," kata Asisten II Bidang Ekonomi Pemprov Sulsel Yaksan Hamzah, Selasa (28/2/2012).
Adapun ke-10 pelabuhan yang diduga rawan, yakni Pelabuhan Awerange Barru, Pelabuhan Bajoe Bone, Pelabuhan Jeneponto, Pelabuhan Khusus Biringkassi, Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Pelabuhan Palopo, Pelabuhan Nusantara Parepare, Pelabuhan Selayar, Pelabuhan Sinjai, serta Pelabuhan Siwa.
Selain itu, tim pengawasan yang rencananya dibentuk di 24 kabupaten/kota tersebut juga harus mengetahui jenis serta ciri-ciri beras impor yang dikhawatirkan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
"Saya minta agar tim pemda tahu persis jenis itu beras impor. Jangan sampai ada yang mengaku beras impor, padahal bukan. Atau ada yang mengaku beras lokal, padahal impor," akunya di Kantor Gubernur Sulsel.
Tahun 2012 ini, telah terdapat sekitar 14 ribu ton beras asal Thailand yang dititipkan di pergudangan Kota Parepare. Dia menekankan, beras impor tersebut bukan untuk diperjualbelikan di daerah ini, melainkan hanya dititip di Gudang Bulog Parepare, untuk kebutuhan beberapa provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
"Di gudang kami sudah cek betul, itu sudah disegel oleh bea cukai. Keluarnya juga harus ada persetujuan Gubernur Sulsel, meski telah ada izin dari pemerintah pusat," pungkasnya.
Yaksan menambahkan, selama ini Sulsel tetap menolak masuknya beras impor masuk ke daerah ini. Olehnya itu, pihaknya tidak ingin beras titipan tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengeluarkan peringatan keras terhadap seluruh pihak yang akan menyalahgunakan masuknya 7.500 ton beras impor asal Thailand yang masuk ke Kota Parepare.
"Kita pegang satu kuncinya. Saya usut kalau ada yang coba keluarkan dari gudang (perjualbelikan). Saya tidak segan-segan memberikan apa pun sanksinya," tegas Syahrul.
()
Explore More