DPR: Jangan jadikan kompensasi untuk pencitraan

Sindonews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengimbau pemerintah agar tidak mengambil keuntungan politik di balik rencana skema kompesansi bila harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jadi dinaikkan.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, kompensasi atas kenaikan BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL) di masa lalu kerap digunakan untuk mendongkrak citra pemerintah. "Dari pengalaman kemarin, kompensasi terhadap kenaikan BBM atau listrik bisa dijadikan sepihak oleh pemerintah untuk menaikan citra," ujar Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/2/2012).

Kebijakan memberi kompensasi bagi masyarakat miskin, lanjutnya, penting dilakukan untuk memberikan keringanan atas kenaikan harga barang kebutuhan pokok seiring naiknya harga BBM.

"Harusnya hal itu digunakan membantu kelompok masyarakat tertinggal, miskin untuk menghadapi inflasi dari kenaikan BBM. Tapi yang terjadi seolah-olah mobilisasi dan diumumkan dalam waktu yang tak tepat, itu yang perlu direvisi," sambungnya.

Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik memastikan masyarakat miskin mendapat dana kompensasi kenaikan harga BBM. Dana tersebut diambil dari penghematan subsidi yang diperkirakan mencapai Rp27 triliun.

"Kalau dana kompensasi digunakan sebagai alat pencitraan, DPR akan merevisi perlu tidaknya kompensasi diberikan," tegas Priyo.

Selain itu Priyo berharap pemerintah tidak mengulur keputusan terkait kenaikan harga BBM. Pemerintah wajib mengkaji dampak sosial atas keputusan yang diambil.

"Ini opsi pemerintah, apakah akan terkatung-katung gamang atau pemerintah dengan akal sehat menaikkan BBM dengan menyiapkan berbagai insrtrumen," ujar dia. (bro)