Pendapat PD, PDIP dan Golkar soal kenaikan harga BBM
Rabu, 29 Februari 2012 - 19:25 WIB
Pendapat PD, PDIP dan Golkar soal kenaikan harga BBM
A
A
A
Sindonews.com - Terkait rencana pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), tiga partai terbesar di Indonesia memiliki pandangan masing-masing. Partai Demokrat (PD) selaku partai penguasa sudah pasti mendukung, partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan keras menolak, sedangkan partai Golkar lebih bersifat netral.
Partai Demokrat mendukung langkah pemerintah untuk menjalankan opsi kenaikan harga BBM bersubsidi. Demokrat mendukung dengan alasan pengurangan subsidi BBM dapat membantu mengurangi subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Dalam undang-undang APBN memang diatur mengenai pembatasan dalam subsidi BBM. Pembatasan itu akan berlaku April mendatang. Karena itu, pemerintah juga harus memikirkan mengenai kompensasi kenaikan tersebut," ujar Ketua Fraksi PD Jafar Hafzah di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/2/2012).
Di tempat yang sama, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) menolak keras kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diinginkan oleh pemerintah. "Opsi kenaikan BBM tersebut akan membuat rakyat Indonesia, menjadi semakin sengsara," ujar Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto.
Menurut Bambang, jika kebijakan menaikkan harga BBM tersebut dilakukan, maka sebanyak 65 persen rakyat Indonesia akan terpukul. "Kalau BBM naik, yang terpukul itu 65 persen rakyat Republik Indonesia," tuturnya.
Bambang menyatakan, alasan pemerintah yang menyatakan bahwa subsidi BBM yang terus dilakukan, akan membuat anggaran pendapatan dan belanja negara menjadi tekor, sangat tidak masuk akal. Begitu pula dengan alasan bahwa subsidi BBM selama ini adalah salah sasaran. "Subsidi sudah benar. Maka atas dua alasan tersebut, PDIP menolak keras kenaikan BBM," tegasnya.
PDIP memiliki pandangan bahwa orientasi pemberian subsidi, selama ini tidak keliru. Karena itu, Bambang justru menginginkan agar subsidi BBM untuk rakyat dapat ditingkatkan.
Ditempat terpisah, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengimbau pemerintah agar tidak mengambil keuntungan politik di balik rencana skema kompesansi bila harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jadi dinaikkan.
Priyo mengatakan, kompensasi atas kenaikan BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL) di masa lalu kerap digunakan untuk mendongkrak citra pemerintah. "Dari pengalaman kemarin, kompensasi terhadap kenaikan BBM atau listrik bisa dijadikan sepihak oleh pemerintah untuk menaikan citra," ujar Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/2/2012).
Kebijakan memberi kompensasi bagi masyarakat miskin, lanjutnya, penting dilakukan untuk memberikan keringanan atas kenaikan harga barang kebutuhan pokok seiring naiknya harga BBM.
"Harusnya hal itu digunakan membantu kelompok masyarakat tertinggal, miskin untuk menghadapi inflasi dari kenaikan BBM. Tapi yang terjadi seolah-olah mobilisasi dan diumumkan dalam waktu yang tak tepat, itu yang perlu direvisi," sambungnya. (bro)
()
