Pengusaha butuh kepastian bukan kompensasi
Jum'at, 02 Maret 2012 - 17:37 WIB
Pengusaha butuh kepastian bukan kompensasi
A
A
A
Sindonews.com - Jika pemerintah jadi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) pada April mendatang, kalangan pengusaha menegaskan bahwa mereka tidak membutuhkan kompensasi.
Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur, yang dibutuhkan pengusaha adalah kepastian dan ketetapan dari kebijakan pemerintah. Karena selama ini, kebijakan selalu dikeluarkan secara mendadak.
"Pengusaha itu tidak perlu ada kompensasi, karena Yang dibutuhkan pengusaha itu adalah kepastian, ketetapan dari pemerintah. Jadi jangan selalu dikagetkan oleh perubahan kebijakan seperti BBM dan TDL," ucap Natsir saat ditemui di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta, Jumat (2/3/2012).
Natsir menambahkan, persoalan dunia usaha yang paling mendasar adalah cost produksi yang sangat tinggi. Kondisi ini menurutnya sudah hampir 15 tahun tidak terselesaikan.
"Kalau kenaikan BBM dan TDL, ahh capek deh. Sekarang yang mesti dipikirkan itu adalah struktur cost biaya tinggi, harusnya penanganan secara komperhensif. Sudah sampai 15 tahun itu belum juga beres," tegasnya. (ank)
Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur, yang dibutuhkan pengusaha adalah kepastian dan ketetapan dari kebijakan pemerintah. Karena selama ini, kebijakan selalu dikeluarkan secara mendadak.
"Pengusaha itu tidak perlu ada kompensasi, karena Yang dibutuhkan pengusaha itu adalah kepastian, ketetapan dari pemerintah. Jadi jangan selalu dikagetkan oleh perubahan kebijakan seperti BBM dan TDL," ucap Natsir saat ditemui di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta, Jumat (2/3/2012).
Natsir menambahkan, persoalan dunia usaha yang paling mendasar adalah cost produksi yang sangat tinggi. Kondisi ini menurutnya sudah hampir 15 tahun tidak terselesaikan.
"Kalau kenaikan BBM dan TDL, ahh capek deh. Sekarang yang mesti dipikirkan itu adalah struktur cost biaya tinggi, harusnya penanganan secara komperhensif. Sudah sampai 15 tahun itu belum juga beres," tegasnya. (ank)
()
