Bahas kenaikan BBM, pemerintah izin pulang

Sindonews.com - Terkait dengan overkuota Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi pada bulan Desember 2011 lalu, muncul banyak pertanyaan dari kalangan anggota komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di antaranya mengenai kenapa hal itu bisa terjadi dan kenapa tidak dikoordinasikan dengan DPR pada waktu itu.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Dewi Aryani mengungkapkan alasan pemerintah ketika terjadinya overkuota dinilai kurang tepat dan ada yang hanya mempergunakan asumsi belaka, tanpa data dan kajian. Padahal, setiap tahun hal tersebut terjadi.

"Tadi diungkapkan ada migrasi dari penggunan BBM nonsubsidi ke bahan bakar bersubsidi karena harga yang berbeda jauh. Ini datanya mana? Dan kajiannya seperti apa? Sehingga ada asumsi seperti itu dan dijadikan salah satu alasan terjadinya kuota," jelasnya.

Dewi juga mengungkapkan mengenai alasan penambahan kendaraan bermotor yang terjadi cukup besar di Indonesia. Dia menyatakan, antar Kementerian di pemerintah tidak ada koordinasi, sehingga dari persoalan ini Kementerian ESDM menjadi korban.

"Ada beberapa titik yang menjadi rancu, pertambahan kendaraan bermotor terjadi tapi dikorbankan energi. Dan kemudian dijadikan alasan untuk overkuota, kenapa bisa?" tegasnya.

Pembahasan ini berlangsung cukup alot, apalagi pihak pemerintah mohon untuk ditunda, dikarenakan pihak pemerintah meminta izin untuk meninggalkan rapat kerja. Izin tersebut dengan alasan para menteri harus mempersiapkan rapat Dewan Energi Nasional (DEN) yang akan diselenggarakan besok bersama presiden SBY.

Namun, keinginan tersebut dimentahkan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon. Dia mengatakan, pembahasan ini juga sangat serius, jadi harus diselesaikan.

"Jangan anggap ini main-main. Kalau ada rapat besok, ya jangan dijadikan alasan. Ini masyarakat Indonesia menonton, cepatlah kita selesaikan," tandas politikus PDIP ini. (bro)