Permintaan BBM di Makassar melonjak tajam
Minggu, 11 Maret 2012 - 14:29 WIB
Permintaan BBM di Makassar melonjak tajam
A
A
A
Sindonews.com – Tiga pekan menjelang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi 1 April mendatang, permintaan premium dan solar di Kota Makassar melonjak hingga 800 ribu ton per hari. Pada kondisi normal,kebutuhan BBM di Kota Makassar maksimal 700 ribu ton.
Sales Repserentatif BBM Pertamina Regional 7 Makassar, Muhammad Iswahyudi mengungkapkan, tren peningkatan permintaan premium dan solar tersebut terjadi sejak pemerintah mengumumkan rencana kenaikan harga BBM.
“Di hari normal, suplai BBM khususnya premium di Makassar sebesar 700 ribu ton.Tapi sejak beberapa hari terakhir,permintaan melonjak hingga 800 ribu ton,” jelasnya kepada SINDO, kemarin.
Kendati demikian,Iswahyudi menyatakan, lonjakan permintaan tersebut masih dalam batas normal. Menurutnya, meningkatnya permintaan tersebut diharapkan sebagai upaya pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk menjaga pasokan agar tidak terjadi kelangkaan.
“Kita lihat di Kota Makassar, tidak antrean panjang di SPBU. Semuanya beroperasi dengan normal,” katanya. Terkait kelangkaan BBM di sejumlah daerah di Sulsel, Iswahyudi mengaku pihaknya tidak mengetahui hal tersebut. Pasalnya, suplai BBM dari depot pertamina ke-24 kabupaten/ kota di Sulsel, tetap normal. Pertamina menduga, kelangkaan tersebut disebabkan ulah spekulan. “Pertamina berkoordinasi dengan aparat kepoliain untuk mengusut dan menindak oknum yang melakukan penimbunan BBM,” tuturnya.
Selain itu, Iswahyudi memberikan menjamin ketersediaan BBM jelang kenaikan harga 1 April mendatang. Karena itu, ia mengimbau kepada konsumen untuk tidak bersikap reaktif dalam menyikapi kenaikan harga premium dari Rp4.500 menjadi Rp6.000 per liter. Menanggapi adanya kemungkinan praktik penimbunan oleh oknum pengusaha SPBU dan agen pengecer, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel meminta agar aparat kepolisian menindak tegas oknum yang terlibat.
Sekretaris Komisi C DPRD Sulsel Ariady Arsal mengatakan, praktik penimbunan kerap terjadi jelang kenaikan harga.Menurutnya,praktik ini tetap subur dikarenakan masih banyak masyarakat yang ingin mengambil keuntungan dari rencana pemerintah menaikkan harga BBM. “Kerja sama pemerintah dan penegak hukum dalam situasi semacam ini sangat dibutuhkan. Mereka harus menindak tegas pelaku penimbunan BBM. Siapa saja, tidak boleh pandang bulu, pengusaha besar sekalipun, harus ditindak,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Polda Sulselbar Irjen Pol Mudji Waluyo telah berjanji akan menindak tegas pelaku penimbunan BBM. Hukuman penjara telah disediakan bagi siapa saja yang dengan sengaja menimbun BBM untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Namun sayangnya, di sejumlah kabupaten/kota telah terjadi antrean BBM. Empat daerah yang masyarakatnya mulai mengantre yakni Parepare, Luwu Timur, Luwu dan Palopo. Kendati demikian, belum ditemukan adanya indikasi penimbunan.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel A Mustaman menilai, kelangkaan BBM di beberapa daerah dikarenakan pemerintah yang terlampau cepat mengumumkan rencana kenaikan harga. Rentang waktu yang lama memungkinan masyarakat melakukan upaya penimbunan. “Seandainya pemerintah langsung mengumumkan kenaikan harga BBM tanpa memberi jeda waktu, tidak akan terjadi hal semacam ini,”katanya.
Selain itu,sambungnya,kenaikan harga BBM dipastikan berdampak pada sendi perekonomian masyarakat khususnya sembilan bahan pokok (sembako). Menurut Mustaman, harga sembako berpeluang naik dua kali lipat. “Kalau bisa kenaikan harga itu dibicarakan kembali, jangan sampai malah merugikan masyarakat luas,”tuturnya.
Sales Repserentatif BBM Pertamina Regional 7 Makassar, Muhammad Iswahyudi mengungkapkan, tren peningkatan permintaan premium dan solar tersebut terjadi sejak pemerintah mengumumkan rencana kenaikan harga BBM.
“Di hari normal, suplai BBM khususnya premium di Makassar sebesar 700 ribu ton.Tapi sejak beberapa hari terakhir,permintaan melonjak hingga 800 ribu ton,” jelasnya kepada SINDO, kemarin.
Kendati demikian,Iswahyudi menyatakan, lonjakan permintaan tersebut masih dalam batas normal. Menurutnya, meningkatnya permintaan tersebut diharapkan sebagai upaya pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk menjaga pasokan agar tidak terjadi kelangkaan.
“Kita lihat di Kota Makassar, tidak antrean panjang di SPBU. Semuanya beroperasi dengan normal,” katanya. Terkait kelangkaan BBM di sejumlah daerah di Sulsel, Iswahyudi mengaku pihaknya tidak mengetahui hal tersebut. Pasalnya, suplai BBM dari depot pertamina ke-24 kabupaten/ kota di Sulsel, tetap normal. Pertamina menduga, kelangkaan tersebut disebabkan ulah spekulan. “Pertamina berkoordinasi dengan aparat kepoliain untuk mengusut dan menindak oknum yang melakukan penimbunan BBM,” tuturnya.
Selain itu, Iswahyudi memberikan menjamin ketersediaan BBM jelang kenaikan harga 1 April mendatang. Karena itu, ia mengimbau kepada konsumen untuk tidak bersikap reaktif dalam menyikapi kenaikan harga premium dari Rp4.500 menjadi Rp6.000 per liter. Menanggapi adanya kemungkinan praktik penimbunan oleh oknum pengusaha SPBU dan agen pengecer, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel meminta agar aparat kepolisian menindak tegas oknum yang terlibat.
Sekretaris Komisi C DPRD Sulsel Ariady Arsal mengatakan, praktik penimbunan kerap terjadi jelang kenaikan harga.Menurutnya,praktik ini tetap subur dikarenakan masih banyak masyarakat yang ingin mengambil keuntungan dari rencana pemerintah menaikkan harga BBM. “Kerja sama pemerintah dan penegak hukum dalam situasi semacam ini sangat dibutuhkan. Mereka harus menindak tegas pelaku penimbunan BBM. Siapa saja, tidak boleh pandang bulu, pengusaha besar sekalipun, harus ditindak,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Polda Sulselbar Irjen Pol Mudji Waluyo telah berjanji akan menindak tegas pelaku penimbunan BBM. Hukuman penjara telah disediakan bagi siapa saja yang dengan sengaja menimbun BBM untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Namun sayangnya, di sejumlah kabupaten/kota telah terjadi antrean BBM. Empat daerah yang masyarakatnya mulai mengantre yakni Parepare, Luwu Timur, Luwu dan Palopo. Kendati demikian, belum ditemukan adanya indikasi penimbunan.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel A Mustaman menilai, kelangkaan BBM di beberapa daerah dikarenakan pemerintah yang terlampau cepat mengumumkan rencana kenaikan harga. Rentang waktu yang lama memungkinan masyarakat melakukan upaya penimbunan. “Seandainya pemerintah langsung mengumumkan kenaikan harga BBM tanpa memberi jeda waktu, tidak akan terjadi hal semacam ini,”katanya.
Selain itu,sambungnya,kenaikan harga BBM dipastikan berdampak pada sendi perekonomian masyarakat khususnya sembilan bahan pokok (sembako). Menurut Mustaman, harga sembako berpeluang naik dua kali lipat. “Kalau bisa kenaikan harga itu dibicarakan kembali, jangan sampai malah merugikan masyarakat luas,”tuturnya.
()
