Penggunaan APBN parah!
Senin, 12 Maret 2012 - 17:25 WIB
Penggunaan APBN parah!
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi XI Arif Budimanta menyatakan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) oleh pemerintah sampai dengan sejauh ini tidak sesuai dengan semestinya. Menurutnya, dengan anggaran yang cukup besar, pemerintah tidak dapat melakukan program dengan optimal.
"Penggunaan APBN ini parah sekali. Uangnya makin banyak tapi hasilnya kagak ada, malu sama tetangga," ujar Arif dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan di Senayan, Jakarta, Senin (12/3/2012).
Terkait dengan pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) oleh pemerintah, Arif menambahkan, bahwa dalam pasal-pasal penambahan dan pengurangan banyak sekali kerancuan. Diantaranya adalah mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan diberikan pemerintah untuk menjaga inflasi jika terjadi kenaikan.
"Dalam rancangan APBNP kan ada keinginan BLT untuk 18,5 juta KK karena dianggap rawan terhadap inflasi. Itu anomali menurut saya, karena angka kemiskinan ini beragam. Apakah standar kemiskinan kita sepakat 18,5 juta. Jadi tidak ada lagi sangat miskin, miskin, tidak miskin dan apalah," jelasnya anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Selain itu, masih dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfi menyatakan dalam RAPBN-P, pemerintah tidak menyertakan penjelasan mengenai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 6,7 persen kemudian berubah menjadi 6,5 persen.
"Bagaimana koreksi yang sebesar 0,2 persen, kami tidak melihat paparannya dari pemerintah," tegas Dolfi.
Dia menyarankan kepada pemerintah agar lebih mementingkan kemakmuran rakyat dalam setiap kebijakan yang direalisasikan. Karena dalam catatannya, angka kemiskinan yang sekarang beredar sebagai kesuksesan pemerintah hanya sekedar angka pencitraan. "Pemerintah telah menurunkan kualitas hidup orang miskin sebanyak satu juta orang," pungkasnya. (ank)
"Penggunaan APBN ini parah sekali. Uangnya makin banyak tapi hasilnya kagak ada, malu sama tetangga," ujar Arif dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan di Senayan, Jakarta, Senin (12/3/2012).
Terkait dengan pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) oleh pemerintah, Arif menambahkan, bahwa dalam pasal-pasal penambahan dan pengurangan banyak sekali kerancuan. Diantaranya adalah mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan diberikan pemerintah untuk menjaga inflasi jika terjadi kenaikan.
"Dalam rancangan APBNP kan ada keinginan BLT untuk 18,5 juta KK karena dianggap rawan terhadap inflasi. Itu anomali menurut saya, karena angka kemiskinan ini beragam. Apakah standar kemiskinan kita sepakat 18,5 juta. Jadi tidak ada lagi sangat miskin, miskin, tidak miskin dan apalah," jelasnya anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Selain itu, masih dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfi menyatakan dalam RAPBN-P, pemerintah tidak menyertakan penjelasan mengenai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 6,7 persen kemudian berubah menjadi 6,5 persen.
"Bagaimana koreksi yang sebesar 0,2 persen, kami tidak melihat paparannya dari pemerintah," tegas Dolfi.
Dia menyarankan kepada pemerintah agar lebih mementingkan kemakmuran rakyat dalam setiap kebijakan yang direalisasikan. Karena dalam catatannya, angka kemiskinan yang sekarang beredar sebagai kesuksesan pemerintah hanya sekedar angka pencitraan. "Pemerintah telah menurunkan kualitas hidup orang miskin sebanyak satu juta orang," pungkasnya. (ank)
()
