Kompensasi BBM bagi nelayan dianggarkan Rp1,6 T
Kompensasi BBM bagi nelayan dianggarkan Rp1,6 T
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo menyiapkan anggarkan Rp1,6 triliun untuk kompensasi nelayan terkait kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada April mendatang. Anggaran tersebut rencananya untuk pembangunan rumah-rumah nelayan miskin yang terdampak kenaikan harga BBM.
"Program PKN kurang lebih budgetnya Rp1,6 triliun tahun ini. Itu untuk membangun perumahan nelayan-nelayan miskin dan hampir miskin," kata Sharif, usai membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) terpadu DJPT, P2HP dan BKIP, di Hotel Haris Bandung, Selasa (13/3/2012).
Bagi nelayan miskin, akan disiapkan perumahan di lahan yang luasnya 36 meter persegi yang dilengkapi sarana pendidikan, kesehatan serta listrik dan air.
Dia juga menambahkan jika kompensasi tersebut disalurkan dalam Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) sebagai wujud kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, BUMN, dan PU.
Selain itu, pihaknya juga telah menangguhkan Perpres Nomor 15 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu.
Ditangguhkannya Perpres tersebut membuat BBM bersubsidi masih bisa diberikan untuk nelayan yang biasa melaut menggunakan kapal dengan bobot di atas 30 gross ton (GT).
Menurutnya, kenaikan BBM baru akan ditetapkan pada 1 April 2012. "Kita memang sementara ini ada Perpres Nomor 15 Tahun 2012, bahwa BBM bersubsidi hanya untuk kapal 30 GT (gross ton) ke bawah," ujarnya. Namun Sharif juga mengaku telah bertemu dengan Menteri Koordinator Perekenomian sehingga membuat perpres tersebut ditangguhkan. (ank)
"Program PKN kurang lebih budgetnya Rp1,6 triliun tahun ini. Itu untuk membangun perumahan nelayan-nelayan miskin dan hampir miskin," kata Sharif, usai membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) terpadu DJPT, P2HP dan BKIP, di Hotel Haris Bandung, Selasa (13/3/2012).
Bagi nelayan miskin, akan disiapkan perumahan di lahan yang luasnya 36 meter persegi yang dilengkapi sarana pendidikan, kesehatan serta listrik dan air.
Dia juga menambahkan jika kompensasi tersebut disalurkan dalam Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) sebagai wujud kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, BUMN, dan PU.
Selain itu, pihaknya juga telah menangguhkan Perpres Nomor 15 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu.
Ditangguhkannya Perpres tersebut membuat BBM bersubsidi masih bisa diberikan untuk nelayan yang biasa melaut menggunakan kapal dengan bobot di atas 30 gross ton (GT).
Menurutnya, kenaikan BBM baru akan ditetapkan pada 1 April 2012. "Kita memang sementara ini ada Perpres Nomor 15 Tahun 2012, bahwa BBM bersubsidi hanya untuk kapal 30 GT (gross ton) ke bawah," ujarnya. Namun Sharif juga mengaku telah bertemu dengan Menteri Koordinator Perekenomian sehingga membuat perpres tersebut ditangguhkan. (ank)
()
Explore More