BI dukung penyatuan zona waktu
BI dukung penyatuan zona waktu
A
A
A
Sindonews.com - Wacana penyatuan zona waktu di seluruh wilayah Indonesia, tampaknya memperoleh banyak dukungan dari beberapa pihak. Salah satunya adalah Bank Indonesia (BI) yang menilai rencana satu zona waktu akan memudahkan sistem pembayaran antar bank domestik maupun internasional.
Deputi Gubernur BI Ronald Waas mengatakan, selama ini sistem Real Time Gross Settlement (RTGS) yaitu mekanisme tranfer antar bank secara real time dan kliring yang merupakan penyelesaian utang piutang antar bank di BI tersentralisasi, sementara tiga zona waktu mengakibatkan RTGS dan kliring tidak bisa dilakukan secara bersamaan.
"Kita (BI) dengan tiga zona waktu selama ini tidak ada masalah, hanya kalau kebijakan itu jadi dilaksanakan tentu memudahkan," kata Ronald usai menghadiri seminar "Mewujudkan National Gateway Menyongsong MEA 2015", di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (14/3/2012).
Ronald menambahkan, saat ini BI masih menunggu keputusan dari pemerintah mengenai kebijakan satu zona waktu. Selama ini Bank sentral menilai kebijakan satu zona waktu baru sebatas wacana dari kantor Kementerian Perekonomian.
"Kita tunggu keputusannya dulu soal zona waktu, dalam bentuk UU atau PP, mereka kan (kantor Kemenko Perekonomian) baru sebatas gagasan," pungkas Ronald. (ank)
Deputi Gubernur BI Ronald Waas mengatakan, selama ini sistem Real Time Gross Settlement (RTGS) yaitu mekanisme tranfer antar bank secara real time dan kliring yang merupakan penyelesaian utang piutang antar bank di BI tersentralisasi, sementara tiga zona waktu mengakibatkan RTGS dan kliring tidak bisa dilakukan secara bersamaan.
"Kita (BI) dengan tiga zona waktu selama ini tidak ada masalah, hanya kalau kebijakan itu jadi dilaksanakan tentu memudahkan," kata Ronald usai menghadiri seminar "Mewujudkan National Gateway Menyongsong MEA 2015", di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (14/3/2012).
Ronald menambahkan, saat ini BI masih menunggu keputusan dari pemerintah mengenai kebijakan satu zona waktu. Selama ini Bank sentral menilai kebijakan satu zona waktu baru sebatas wacana dari kantor Kementerian Perekonomian.
"Kita tunggu keputusannya dulu soal zona waktu, dalam bentuk UU atau PP, mereka kan (kantor Kemenko Perekonomian) baru sebatas gagasan," pungkas Ronald. (ank)
()
Explore More