UMKM terancam mati suri
Kamis, 15 Maret 2012 - 10:43 WIB
UMKM terancam mati suri
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah terus didesak untuk membuat kebijakan pro Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) jika kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mulai dilakukan pada April nanti. Di antaranya membatasi barang impor. Bila tidak dilakukan maka tidak menutup kemungkinan para pelaku UMKM akan mati suri.
"Beban berat buat UMKM jika BBM naik. Kami berharap dikaji ulang lagi rencana kenaikan itu, karena tidak pro masyarakat kecil dan ekonomi kecil. Jika alasannya subsidi yang tidak tepat sasaran, jangan kemudian digeneralisir harus ada perlakuan khusus. Pemerintah harus keluarkan juga kebijakan pro UMKM," jelas anggota Komisi B DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS Farida Rachmawati, kepada wartawan, kemarin.
Menurut Farida, pembatasan barang impor itu ditujukan agar produk para UMKM dapat laku terjual di Indonesia. Sebab saat ini hasil kerajinan atau produksi pelaku UMKM kalah saing dengan barang impor, seperti China. Bila barang impor terus membanjiri Indonesia sementara kenaikan BBM memukul pelaku UMKM maka UMKM tinggal menunggu waktu untuk gulung tikar.
"Pembatasan barang impor harus dilakukan. BBM naik akan berpengaruh pada kenaikan transportasi dan bahan baku. Ini berat bagi UMKM. Jika tidak produk UMKM kita akan kalah di negerinya sendiri," imbuhnya.
Farida juga meminta Pemerintah perlu mengucurkan dana bantuan kepada daerah untuk program peningkatan dan pemberdayaan bagi UMKM. Secara umum alokasi dana dari APBD Kota Depok masih relatif minim untuk sektor ini.
Selain itu juga, Pemerintah Daerah memfasilitasi perizinan seperti Haki, Halal, ISN dan IPRT secara gratis. Ini harus dilakukan agar produk UMKM dapat berkualitas dan bersaing.
"Beban berat buat UMKM jika BBM naik. Kami berharap dikaji ulang lagi rencana kenaikan itu, karena tidak pro masyarakat kecil dan ekonomi kecil. Jika alasannya subsidi yang tidak tepat sasaran, jangan kemudian digeneralisir harus ada perlakuan khusus. Pemerintah harus keluarkan juga kebijakan pro UMKM," jelas anggota Komisi B DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS Farida Rachmawati, kepada wartawan, kemarin.
Menurut Farida, pembatasan barang impor itu ditujukan agar produk para UMKM dapat laku terjual di Indonesia. Sebab saat ini hasil kerajinan atau produksi pelaku UMKM kalah saing dengan barang impor, seperti China. Bila barang impor terus membanjiri Indonesia sementara kenaikan BBM memukul pelaku UMKM maka UMKM tinggal menunggu waktu untuk gulung tikar.
"Pembatasan barang impor harus dilakukan. BBM naik akan berpengaruh pada kenaikan transportasi dan bahan baku. Ini berat bagi UMKM. Jika tidak produk UMKM kita akan kalah di negerinya sendiri," imbuhnya.
Farida juga meminta Pemerintah perlu mengucurkan dana bantuan kepada daerah untuk program peningkatan dan pemberdayaan bagi UMKM. Secara umum alokasi dana dari APBD Kota Depok masih relatif minim untuk sektor ini.
Selain itu juga, Pemerintah Daerah memfasilitasi perizinan seperti Haki, Halal, ISN dan IPRT secara gratis. Ini harus dilakukan agar produk UMKM dapat berkualitas dan bersaing.
()
