Pemerintah Tapteng akan berantas penakaran walet
Sabtu, 17 Maret 2012 - 00:02 WIB
Pemerintah Tapteng akan berantas penakaran walet
A
A
A
Sindonews.com – Pemerintah Kecamatan Suka Bangun atas nama pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) akan menyikat habis seluruh usaha penangkaran sarang Walet di daerah itu.
Pasalnya, para pengusaha penangkaran Walet di daerah itu selalu mengabaikan undangan sosialiasi pemerintahan.
“Kita tidak main – main lagi dan akan menyikat habis penangkaran Walet di daerah ini,” kata Camat Suka Bangun Sudieli Hulu menjelaskan, Jumat (16/3/2012).
Rencana sikat habis penangkaran walet di daerah Kecamatan Suka Bangun tersebut terkait sikap arogansi para pengusaha penangkaran yang sudah dua kali mengabaikan undangan sosialisasi pemerintah.
Sementara masyarakat Suka Bangun sudah mendesak dan sangat mengeluhkan keberadaannya, demikian dengan Dinas Peternakan Pemkab Tapteng dalam rangka mengantisipasi penyebaran penyakit seperti flu burung.
“Rencana sikat habis ini akan kita lakukan melalui pembentukan tim. Namun ini akan kita koordinasikan terlebih dahulu dengan pihak Kepolisian, Pol PP dan instansi terkait. Soalnya, ini memang sudah tidak bisa dibiarkan lagi,” tukas Sudieli.
Sudieli mengungkapkan, pada undangan sosialisasi kedua yang seyogyanya berlangsung Jumat sekitar pukul 14.00 WIB, pengusaha kembali mengutus para penjaga malam penangkaran walet masing-masing. Ironisnya, undangan kedua ini, hanya dihadiri sebanyak dua orang anggota jaga malam pengusaha penangkaran walet dari delapan pengusaha penangkaran walet yang ada di Kecamatan Suka Bangun.
“Apakah ini tidak ironis, apalagi yang kita harapkan hadir adalah para pengusahanya,” gumam Sudieli Hulu.
Herbert Hutabarat selaku pelaku hukum yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua bidang Hukum dan HAM di DPC PDI Perjuangan Tapteng turut menyesalkan sikap pengabaian yang dilakukan oleh para pengusaha penangkaran Walet di daerah Kecamatan Suka Bangun tersebut.
Dia meminta Bupati Raja Bonaran Situmeang untuk menyegel atau menutup sarang penangkaran Walet di Kecamatan Suka Bangun, sebelum masyarakat gerah dan melakukan bahasa sendiri.
“Ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Pemerintah harus tegas dalam hal ini, sebelum korban jiwa di tengah–tengah masyarakat berjatuhan,” tukas Herbert Hutabarat yang pernah menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua PAC PDI Perjuangan di Kecamatan Suka Bangun tersebut.
Herbert membeberkan, para pengusaha penangkaran Walet di Kecamatan Suka Bangun sama sekali tidak mengantongi izin penangkaran bahkan keberadaannya juga benar–benar tidak memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah bahkan mengancam kesehatan masyarakat.
“Jadi, sudah selayaknya memang itu (gedung penangkaran Walet) diberantas habis,” tandasnya.(azh)
Pasalnya, para pengusaha penangkaran Walet di daerah itu selalu mengabaikan undangan sosialiasi pemerintahan.
“Kita tidak main – main lagi dan akan menyikat habis penangkaran Walet di daerah ini,” kata Camat Suka Bangun Sudieli Hulu menjelaskan, Jumat (16/3/2012).
Rencana sikat habis penangkaran walet di daerah Kecamatan Suka Bangun tersebut terkait sikap arogansi para pengusaha penangkaran yang sudah dua kali mengabaikan undangan sosialisasi pemerintah.
Sementara masyarakat Suka Bangun sudah mendesak dan sangat mengeluhkan keberadaannya, demikian dengan Dinas Peternakan Pemkab Tapteng dalam rangka mengantisipasi penyebaran penyakit seperti flu burung.
“Rencana sikat habis ini akan kita lakukan melalui pembentukan tim. Namun ini akan kita koordinasikan terlebih dahulu dengan pihak Kepolisian, Pol PP dan instansi terkait. Soalnya, ini memang sudah tidak bisa dibiarkan lagi,” tukas Sudieli.
Sudieli mengungkapkan, pada undangan sosialisasi kedua yang seyogyanya berlangsung Jumat sekitar pukul 14.00 WIB, pengusaha kembali mengutus para penjaga malam penangkaran walet masing-masing. Ironisnya, undangan kedua ini, hanya dihadiri sebanyak dua orang anggota jaga malam pengusaha penangkaran walet dari delapan pengusaha penangkaran walet yang ada di Kecamatan Suka Bangun.
“Apakah ini tidak ironis, apalagi yang kita harapkan hadir adalah para pengusahanya,” gumam Sudieli Hulu.
Herbert Hutabarat selaku pelaku hukum yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua bidang Hukum dan HAM di DPC PDI Perjuangan Tapteng turut menyesalkan sikap pengabaian yang dilakukan oleh para pengusaha penangkaran Walet di daerah Kecamatan Suka Bangun tersebut.
Dia meminta Bupati Raja Bonaran Situmeang untuk menyegel atau menutup sarang penangkaran Walet di Kecamatan Suka Bangun, sebelum masyarakat gerah dan melakukan bahasa sendiri.
“Ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Pemerintah harus tegas dalam hal ini, sebelum korban jiwa di tengah–tengah masyarakat berjatuhan,” tukas Herbert Hutabarat yang pernah menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua PAC PDI Perjuangan di Kecamatan Suka Bangun tersebut.
Herbert membeberkan, para pengusaha penangkaran Walet di Kecamatan Suka Bangun sama sekali tidak mengantongi izin penangkaran bahkan keberadaannya juga benar–benar tidak memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah bahkan mengancam kesehatan masyarakat.
“Jadi, sudah selayaknya memang itu (gedung penangkaran Walet) diberantas habis,” tandasnya.(azh)
()
