Kemenpera bangun rumah PNS di Parung & Serpong

Sindonews.com – Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tahun ini akan mulai membangun 1.032 unit rumah bagi pegawai negeri sipil (PNS).

Lokasi pembangunan di Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan di Gunung Sindur, Serpong, Kabupaten Tangerang Selatan, Banten. Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan, pembangunannya untuk memenuhi kebutuhan hunian, khususnya bagi PNS.

Dia berjanji akan terus menambah unit rumah yang akan dibangun sehingga backlog (kekurangan kebutuhan perumahan) bisa teratasi. Djan menjelaskan, pembangunan rumah tersebut terdiri atas 522 unit rumah di Parung yang akan digunakan oleh PNS Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra).

Selain itu, 510 unit rumah dibangun di wilayah Serpong yang akan digunakan PNS Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). “Tidak hanya membangun 1.032 unit rumah, Kemenpera juga bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Cibinong Science Center di Bogor, dengan jumlah tiga twinblock,”kata Djan seusai penandatanganan kerja sama antara Kemenpera dengan Kemenko Kesra dan LIPI di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan, bentuk kerja sama pembangunan rumah murah dan rusunawa ini melingkupi penyediaan skema pembiayaan dengan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).Kemenpera juga akan menyiapkan prasarana, sarana dan utilitas, ataupun penyediaan tanah. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, dengan adanya kerja sama dengan Kemenpera, kebutuhan hunian bagi PNS akan bisa teratasi. Menurut Agung, rumah adalah kebutuhan dasar dari seluruh masyarakat di Indonesia, untuk itu dia sangat mendukung kerja sama ini.

“Ini adalah bagian dari usaha pemerintah untuk memberikanrumahyangterjangkau bagi masyarakat. Saya sangat mendukung Kemenpera untuk membangun 200 ribu unit rumah tahun ini dan juga 500 ribu unit rumah pada tahun depan,” ujar menteri dari Partai Golkar ini,di tempat yang sama.

Selain menggandeng LIPI dan Kemenko Kesra, Kemenpera juga mengadakan kesepakatan dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi). Sinergi dengan Iwapi tersebut terkait dengan koordinasi fasilitasi pembangunan perumahan bagi anggota Iwapi.

Tujuannya untuk memberdayakan dan memperkuat kaum perempuan, terutama dari kalangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) anggota Iwapi dalam pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dengan harga terjangkau. Menurut Ketua Umum DPP Iwapi Nita Yudi, sebagian besar anggota Iwapi adalah pengusaha menengah,kecil, dan mikro yang masih membutuhkan bantuan- bantuan seperti FLPP.

“Anggota Iwapi 85 persen adalah pengusaha kecil dan menengah, sehingga membutuhkan bantuan-bantuan seperti ini, utamanya dari pemerintah,” kata Nita dalam kesempatan yang sama. Lebih lanjut Nita mengatakan, perempuan anggota serta binaan Iwapi berperan sebagai penggerak roda ekonomi yang membutuhkan bantuan-bantuan untuk meningkatkan kinerja dan usahanya.

“Saat ini kami sudah berkonsolidasi dengan beberapa pemda, seperti Pekalongan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat yang telah menyediakan tanah untuk dibangun perumahan bantuan bagi anggota Iwapi di daerah masing-masing,” ungkapnya.