Soal BBM, Pemerintah-DPR harus kompak
Sabtu, 17 Maret 2012 - 16:04 WIB
Soal BBM, Pemerintah-DPR harus kompak
A
A
A
Sindonews.com - Permasalahan subsidi energi, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM) sewajarnya harus diselesaikan oleh semua pihak, baik itu pemerintah ataupun DPR RI. Karena dibutuhkan solusi kongkret demi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Pengamat Ekonomi Universitas Padjadjaran (Unpad) Kodrat Wibowo mengatakan, dalam menanggapi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, DPR saat ini cuma bisa protes, tapi tidak memberikan solusi yang dapat membantu kerja pemerintah.
"DPR juga jangan bisa protes, harusnya bisa memberikan usulan program lain alternatif BBM," ujar Kodrat saat ditemui seusai menghadiri acara Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Menteng, Jakarta, Sabtu (17/3/2012).
Kodrat menambahkan, pemberian subsidi BBM harusnya sudah dihilangkan. Pemerintah bersama DPR harusnya dapat mencari alternatif subsidi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Harusnya kedepan subsidi BBM ini dihilangkan, diganti dengan program-program yang lebih pro rakyat. Misalnya kita punya subsidi kesehatan PNPM," jelasnya.
Tetapi hal tersebut dapat dikolaborasikan dengan baik oleh kedua pihak, kedepannya apa yang menjadi tujuan utama pemberian subsidi dapat terealisasikan dengan baik.
"Tahun 70 sama sekarang itu sudah beda, enggak bisa lagi kita dihadapkan dengan permsalahan yang sama. Harusnya sudah dapat diprediksikan dan sudah ada penyelesaian. Jangan sampai sekarang masih bermain dengan subsidi BBM, sudah lah kita cari alternatif lain," pungkasnya
Pengamat Ekonomi Universitas Padjadjaran (Unpad) Kodrat Wibowo mengatakan, dalam menanggapi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, DPR saat ini cuma bisa protes, tapi tidak memberikan solusi yang dapat membantu kerja pemerintah.
"DPR juga jangan bisa protes, harusnya bisa memberikan usulan program lain alternatif BBM," ujar Kodrat saat ditemui seusai menghadiri acara Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Menteng, Jakarta, Sabtu (17/3/2012).
Kodrat menambahkan, pemberian subsidi BBM harusnya sudah dihilangkan. Pemerintah bersama DPR harusnya dapat mencari alternatif subsidi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Harusnya kedepan subsidi BBM ini dihilangkan, diganti dengan program-program yang lebih pro rakyat. Misalnya kita punya subsidi kesehatan PNPM," jelasnya.
Tetapi hal tersebut dapat dikolaborasikan dengan baik oleh kedua pihak, kedepannya apa yang menjadi tujuan utama pemberian subsidi dapat terealisasikan dengan baik.
"Tahun 70 sama sekarang itu sudah beda, enggak bisa lagi kita dihadapkan dengan permsalahan yang sama. Harusnya sudah dapat diprediksikan dan sudah ada penyelesaian. Jangan sampai sekarang masih bermain dengan subsidi BBM, sudah lah kita cari alternatif lain," pungkasnya
()
