PT BBS mundur dari proyek Banyu Urip

Sindonews.com - PT Bangkit Bangun Sarana (BBS) – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bojonegoro yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi tidak akan terlibat dalam proyek rekayasa, pengadaan, dan konstruksi Banyu Urip, Blok Cepu, di Bojonegoro.

“PT BBS tidak ikut urusan proyek rekayasa, pengadaan, dan konstruksi Blok Cepu itu,” ujar Direktur PT BBS, Deddy Afidick, Minggu (18/3/2012).

Proyek fisik Banyu Urip itu meliputi pembangunan fasilitas produksi, pengerjaan pembangunan pipa darat dan pipa bawah laut untuk aliran muat minyak mentah yang terhubung Bojonegoro-Tuban, pembangunan dermaga untuk bersandar kapal tangker di Tuban, dan pembangunan infrastruktur.

Proyek yang menelan dana sekitar Rp6,3 triliun itu untuk mendukung puncak produksi minyak mentah di Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, di Desa Mojodelik, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro.

Menurut Deddy Afidick, PT BBS tidak terlibat langsung dalam proyek fisik Banyu Urip itu, melainkan akan mendorong pemberdayaan potensi lokal untuk terlibat dalam proyek Banyu Urip, Blok Cepu itu.

Menurutnya, kontraktor lokal bisa menangani pekerjaan yang tidak terlalu membutuhkan modal dan keterampilan tinggi seperti pengerjaan perataan lahan, membuat pagar besi, menyediakan akomodasi, hingga menyediakan makanan siap saji untuk para pekerja.

“Pekerjaan itu bisa dilakukan oleh para kontraktor lokal,” ujar Deddy Afidick yang juga mantan External Relations Mobil Cepu Limited (MCL), anak perusahaan Exxon Mobil Corporation itu.

Menurut Deddy, sumber daya lokal harus dilibatkan dalam pengerjaan proyek fisik Banyu Urip, Blok Cepu tersebut. Sebab, kata dia, warga lokal yang paling merasakan dampak sosial dari kegiatan pengeboran minyak mentah di sumur Banyu Urip, Blok Cepu tersebut. “Pemberdayaan lokal itu hak tuan rumah, bukan pemberian,” ujarnya.

Sebelumnya, para kontraktor lokal yang berada di sekitar Lapangan Banyu Urip sempat melakukan protes karena tidak dilibatkan dalam proyek fisik Banyu Urip. Mereka juga sempat mendatangi kantor Bupati Bojonegoro dan meminta bertemu dengan pihak MCL.

Sementara itu, pihak Pertamina Energi dan Produksi (EP) Cepu yang mempunyai saham 45 persen di Blok Cepu meminta agar proyek Banyu Urip segera bisa dimulai sehingga secepatnya bisa memenuhi kebutuhan minyak mentah nasional.

“Kami berharap produksi minyak mentah Blok Cepu segera dimaksimalkan. Kalau proyek Banyu Urip itu mundur, maka potensi produksi minyak mentah untuk kebutuhan nasional juga mundur” ujar Yudantoro, Vice President Operasional Pertamina EP Cepu. (bro)