BLSM tepat untuk stimulan kenaikan BBM
Senin, 19 Maret 2012 - 13:20 WIB
BLSM tepat untuk stimulan kenaikan BBM
A
A
A
Sindonews.com - Rencana pemerintah memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai stimulan atas kenaikan harga BBM dinilai tepat. Namun, pemerintah harus mengontrol agar bantuan tepat sasaran dan efektif.
Menurut Direktur Developing Countries Studies Centre (DCSC) Tole Sutrisno, daripada tetap memberikan subsidi BBM kepada masyarakat lebih baik dana subsidi itu dialihkan untuk membantu masyarakat miskin, seperti di bidang kesehatan, pendidikan dan lainnya. Apalagi kebanyakan subsidi BBM justru dirasakan masyarakat kalangan menengah ke atas.
Dia mendukung rencana pemerintah untuk memberikan BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM sebesar Rp150 ribu per bulan selama sembilan bulan. Program ini untuk membantu masyarakat agar bisa segera menyesuaikan dengan kenaikan harga BBM. "Seiring waktu itu pemerintah kan sedang melakukan percepatan ekonomi," katanya di Jakarta, pada Minggu (18/3/2012) malam.
Hanya saja Tole menyarankan agar mekanisme pemberian bantuan ini berbeda dengan ketika penyaluran BLT. Jika sebelumnya melalui aparat desa, maka BLSM ini disarankan lewat pos.
Cara kedua ini dinilai lebih efektif karena kemungkinan terjadinya 'penelikungan' dan penentuan calon penerima yang tidak tepat sasaran bisa ditekan. "Jadi nanti itu dikirim ke pos, langsung dikirim ke yang berhak menerimanya. Itu teknisnya," kata Tole.
Walau demikian, kontrol pemerintah tetap harus dilakukan untuk memastikan tingkat efektifitasnya. Jika tidak sesuai harapan, maka harus dicari alternatif lain untuk menyalurkan bantuan tersebut.
Tole menambahkan, kebijakan untuk menaikkan harga BBM memang cukup rasional dengan melihat kenaikan harga minyak dunia yang menembus USD120 per barel. Hal ini akan membebani APBN jika subsidi BBM tetap diberikan. (ank)
Menurut Direktur Developing Countries Studies Centre (DCSC) Tole Sutrisno, daripada tetap memberikan subsidi BBM kepada masyarakat lebih baik dana subsidi itu dialihkan untuk membantu masyarakat miskin, seperti di bidang kesehatan, pendidikan dan lainnya. Apalagi kebanyakan subsidi BBM justru dirasakan masyarakat kalangan menengah ke atas.
Dia mendukung rencana pemerintah untuk memberikan BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM sebesar Rp150 ribu per bulan selama sembilan bulan. Program ini untuk membantu masyarakat agar bisa segera menyesuaikan dengan kenaikan harga BBM. "Seiring waktu itu pemerintah kan sedang melakukan percepatan ekonomi," katanya di Jakarta, pada Minggu (18/3/2012) malam.
Hanya saja Tole menyarankan agar mekanisme pemberian bantuan ini berbeda dengan ketika penyaluran BLT. Jika sebelumnya melalui aparat desa, maka BLSM ini disarankan lewat pos.
Cara kedua ini dinilai lebih efektif karena kemungkinan terjadinya 'penelikungan' dan penentuan calon penerima yang tidak tepat sasaran bisa ditekan. "Jadi nanti itu dikirim ke pos, langsung dikirim ke yang berhak menerimanya. Itu teknisnya," kata Tole.
Walau demikian, kontrol pemerintah tetap harus dilakukan untuk memastikan tingkat efektifitasnya. Jika tidak sesuai harapan, maka harus dicari alternatif lain untuk menyalurkan bantuan tersebut.
Tole menambahkan, kebijakan untuk menaikkan harga BBM memang cukup rasional dengan melihat kenaikan harga minyak dunia yang menembus USD120 per barel. Hal ini akan membebani APBN jika subsidi BBM tetap diberikan. (ank)
()
