Perubahan klausul MRA TPPI rugikan Pertamina

Sindonews.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR Erik Satrya Wardhana mendesak pemerintah meninjau ulang restrukturisasi utang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

Menurut dia, penundaan dan perubahan isi klausul master restructuring agreement (MRA) TPPI berpotensi merugikan negara sekitar Rp1,5 triliun per tahun. Menurut Erik, pihaknya sudah menghitung nilai kerugian akibat pembelian mogas (premium RON 88) TPPI dengan memakai harga MOPS plus Rp500 per liter yang diusulkan untuk ditambahkan dalam proses restrukturisasi tersebut.

Harga MOPS ditambah Rp500 per liter, jelas dia, berarti lebih tinggi USD9,69 per barel dibanding harga perolehan petral yakni MOPS minus USD0,86 per barel. “Jika hal itu disetujui,dapat menyebabkan negara mengalami kerugian mencapai sekitar Rp1,5 triliun per tahun,” ujarnya di Jakarta kemarin.

Selain itu, Erik menambahkan, dalam sisi operasional, PT Pertamina (Persero) juga dipastikan akan mengalami kerugian akibat penyimpanan dan pendistribusian 238,5 juta liter premium per bulan dari TPPI.

Sebelumnya diketahui, dalam keputusan sementara dalam rapat yang dipimpin menko perekonomian disebutkan, fee yang diberikan kepada Pertamina hanya Rp163 per liter, sementara biaya penyimpanan dan pendistribusian produk premium (mogas) yang dikeluarkan BUMN migas itu selama ini adalah Rp415 per liter. “Alias ada kerugian sebesar Rp252 per liter. Pertamina BUMN yang 100 persen milik negara itu akan merugi Rp721 miliar per tahun,”tandasnya.

Karena itu, Erik mendesak pemerintah meninjau ulang proses restrukturisasi utang tersebut,karena akan semakin menambah inefisiensi Pertamina dalam pengadaan BBM jenis premium yang selama ini disubsidi lewat APBN. Erik juga menyatakan akan membawa masalah ini untuk dibahas di DPR.

Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR Achmad Rilyadi juga mendesak pemerintah menghentikan proses restrukturisasi utang TPPI dengan alasan itu akan semakin merugikan. Dalam klausul mogas, dia mengatakan tidak semestinya TPPI mendapat harga sama dengan Pertamina sesuai skema APBN.