RI rancang standardisasi tempe skala dunia
RI rancang standardisasi tempe skala dunia
A
A
A
Sindonews.com - Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengatakan, Indonesia menjadi drafter penyusunan standar tempe. Standar yang akan ditentukan antara lain adalah kualitas dan daya tahan.
"Ini memang bukan produk perdagangan, tapi kita ini impor kedelai 1,5 juta ton untuk membuat tempe. Jadi tidak ada yang bisa nolak, saya harus bikin dan harus disetujui. Sekarang Indonesia itu menjadi kluster penyusunan standar tempe," kata Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) Bambang Setiadi di Jakarta, Selasa (20/3/2012).
Dia menambahkan, standar ini dilakukan untuk memacu membisniskan tempe. "Sekarang yang sangat penting lagi adalah orang yang menganut vegetarian itu jumlahnya sudah 500 juta orang, 350 juta itu ada di India. Ketika vegetarian itu mencari daging, yang jadi vegetarian itu dia harus makan tempe. Itu prospek kita," tandasnya.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) saling sepakat untuk melindungi pasar dalam negeri melalui sweeping produk impor yang tidak berstandar hingga mendorong penerapan SNI wajib.
SNI wajib untuk memastikan bahwa produk impor dan lokal bisa bersaing secara sehat di pasar. SNI wajib juga akan membuka peluang produk lokal bersaing di pasar global. Menurutnya, SNI adalah salah satu instrumen untuk daya saing industri nasional.
"Penerapan standar tidak lagi hanya karena kewajiban, tapi kebutuhan. Karena penerapan dan pemenuhan standar bermanfaat untuk industri itu sendiri," tandasnya. (ank)
"Ini memang bukan produk perdagangan, tapi kita ini impor kedelai 1,5 juta ton untuk membuat tempe. Jadi tidak ada yang bisa nolak, saya harus bikin dan harus disetujui. Sekarang Indonesia itu menjadi kluster penyusunan standar tempe," kata Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) Bambang Setiadi di Jakarta, Selasa (20/3/2012).
Dia menambahkan, standar ini dilakukan untuk memacu membisniskan tempe. "Sekarang yang sangat penting lagi adalah orang yang menganut vegetarian itu jumlahnya sudah 500 juta orang, 350 juta itu ada di India. Ketika vegetarian itu mencari daging, yang jadi vegetarian itu dia harus makan tempe. Itu prospek kita," tandasnya.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) saling sepakat untuk melindungi pasar dalam negeri melalui sweeping produk impor yang tidak berstandar hingga mendorong penerapan SNI wajib.
SNI wajib untuk memastikan bahwa produk impor dan lokal bisa bersaing secara sehat di pasar. SNI wajib juga akan membuka peluang produk lokal bersaing di pasar global. Menurutnya, SNI adalah salah satu instrumen untuk daya saing industri nasional.
"Penerapan standar tidak lagi hanya karena kewajiban, tapi kebutuhan. Karena penerapan dan pemenuhan standar bermanfaat untuk industri itu sendiri," tandasnya. (ank)
()
Explore More