Nelayan Jateng tolak kenaikan harga BBM
Nelayan Jateng tolak kenaikan harga BBM
A
A
A
Sindonews.com - Ratusan nelayan dari Kota Semarang, Demak, Kendal dan Jepara kemarin berunjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jateng. Mereka menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhitung mulai 1 April 2012, karena akan membebani mereka. Sebelumnya aksi demo penolakan kenaikan BBM dilakukan oleh elemen mahasiswa.
“Kenaikan harga BBM akan menyengsarakan rakyat kecil seperti nelayan, petani, buruh bangunan dan pedagang kaki lima. Biaya operasional yang dikeluarkan nelayan dibandingkan dengan pendapatan ini tidak akan sebanding, jika terjadi kenaikan,” tandas koordinator aksi Misbakhul Munir, Selasa 20 Maret 2012.
Dalam setiap bulannya, lanjut Misbakhul, saat melaut selama 18-22 hari, biasanya memperoleh pendapatan bersih Rp700.000-800.000. Jika terjadi kenaikan, otomatis, pendapatan bisa berkurang. Dia khawatir nelayan akan kesulitan dalam membeli kebutuhan pokok. “Jangankan kebutuhan lainnya, kebutuhan pokok saja akan sulit,” ucapnya.
Para demonstran ini juga menggelar mimbar bebas diatas mobil bak terbuka. Mereka sebelum sampai di gedung DPRD berjalan kaki dari depan Masjid Baiturrahman Semarang.
Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo menilai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp1.500 tidak terlalu memberatkan. “Kalau diumpamakan, kenaikan BBM seharga Rp1.500 ini sama dengan rokok rong ler (dua batang rokok). Diisap, dibuang, diisap lagi, enthek. Wis,” ujarnya.
Karena itu, Bibit meminta berbagai pihak tidak membuat seolah-olah negara ini akan kiamat akibat kenaikan tersebut. “Semua harus berpikir positif. Sebab, dengan kenaikan harga minyak dunia, akan semakin memberatkan APBN jika terus disubsidi,” katanya.
Menurut Bibit, rencana menaikkan harga BBM tersebut telah melalui berbagai kajian. Selain itu juga sudah disiapkan berbagai kompensasi bagi masyarakat kurang mampu. ”Semuanya telah disiapkan,” ujarnya.
Mantan Pangkostrad ini tak memungkiri, kenaikan harga BBM ini akan berpengaruh pada perekonomian Jawa Tengah. “Akan ada kontraksi terhadap perekonomian, tetapi sangat kecil,” ucapnya.
Anggota Komisi D DPRD Jateng Abdul Aziz menyatakan, kenaikan harga BBM itu akan mengakibatkan beban operasional kendaraan dinas di lingkungan pemprov ini akan naik sekitar 30 persen. “Karena itu dibutuhkan penyesuaian,” tandasnya. (bro)
“Kenaikan harga BBM akan menyengsarakan rakyat kecil seperti nelayan, petani, buruh bangunan dan pedagang kaki lima. Biaya operasional yang dikeluarkan nelayan dibandingkan dengan pendapatan ini tidak akan sebanding, jika terjadi kenaikan,” tandas koordinator aksi Misbakhul Munir, Selasa 20 Maret 2012.
Dalam setiap bulannya, lanjut Misbakhul, saat melaut selama 18-22 hari, biasanya memperoleh pendapatan bersih Rp700.000-800.000. Jika terjadi kenaikan, otomatis, pendapatan bisa berkurang. Dia khawatir nelayan akan kesulitan dalam membeli kebutuhan pokok. “Jangankan kebutuhan lainnya, kebutuhan pokok saja akan sulit,” ucapnya.
Para demonstran ini juga menggelar mimbar bebas diatas mobil bak terbuka. Mereka sebelum sampai di gedung DPRD berjalan kaki dari depan Masjid Baiturrahman Semarang.
Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo menilai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp1.500 tidak terlalu memberatkan. “Kalau diumpamakan, kenaikan BBM seharga Rp1.500 ini sama dengan rokok rong ler (dua batang rokok). Diisap, dibuang, diisap lagi, enthek. Wis,” ujarnya.
Karena itu, Bibit meminta berbagai pihak tidak membuat seolah-olah negara ini akan kiamat akibat kenaikan tersebut. “Semua harus berpikir positif. Sebab, dengan kenaikan harga minyak dunia, akan semakin memberatkan APBN jika terus disubsidi,” katanya.
Menurut Bibit, rencana menaikkan harga BBM tersebut telah melalui berbagai kajian. Selain itu juga sudah disiapkan berbagai kompensasi bagi masyarakat kurang mampu. ”Semuanya telah disiapkan,” ujarnya.
Mantan Pangkostrad ini tak memungkiri, kenaikan harga BBM ini akan berpengaruh pada perekonomian Jawa Tengah. “Akan ada kontraksi terhadap perekonomian, tetapi sangat kecil,” ucapnya.
Anggota Komisi D DPRD Jateng Abdul Aziz menyatakan, kenaikan harga BBM itu akan mengakibatkan beban operasional kendaraan dinas di lingkungan pemprov ini akan naik sekitar 30 persen. “Karena itu dibutuhkan penyesuaian,” tandasnya. (bro)
()
Explore More