Serikat buruh tuntut kenaikan BBM dibatalkan

Sindonews.com - Aksi penolakan kenaikan harga BBM terus meluas. Selain dari mahasiswa, penolakan juga muncul dari serikat buruh Jawa Barat (Jabar) yang menuntut kebijakan pemerintah untuk menaikkan Harga Bahan Bakar (BBM) bersubsidi untuk dibatalkan.

Ketua DPD Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Jabar Ajat Sudrajat mengatakan, pihaknya menuntut pemerintah SBY-Boediono membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM yang rencananya akan berlaku April 2012.

"Kenaikan BBM jelas sangat berdampak terhadap kehidupan para buruh khususnya. Misalnya dalam transportasi, 50 persen buruh bekerja menggunakan kendaran roda dua. Jika BBM naik kami makin menjerit," ungkap Ajat di sela unjuk rasa, Senin (26/3/2012).

Selain menolak kenaikan BBM, para buruh juga menuntut supaya pemerintah mengumumkan pengelolaan sumber daya alam dan migas, menghapus sistem kerja outsourcing, menghapus sistem upah minimum, menuntut pemerintah untuk menegakkan hukum terhadap tindakan pemberangusan serikat buruh.

"Kami akan terus melakukan penolakan kenaikan BBM. Ada 5.000 orang yang akan kembali melakukan aksi hingga titik darah penghabisan," ungkapnya.

Ajat melanjutkan, Pemerintahan SBY-Boediono telah bertindak pro neoliberal dan kapitalisme. Pemerintahan dinilai tidak pro rakyat.

Sebagai informasi dalam menyuarakan protesnya ini para buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB) melakukannya lewat aksi unjuk rasa. Mereka mengepung Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Senin (26/3/2012) mulai pukul 10.00 WIB.

Dalam aksinya, para buruh juga sempat menutup Jalan Diponegoro. Sehingga lalu lintas yang lewat Gedung Sate dialihkan. Massa datang menggunakan ratusan motor dan mobil bak terbuka sebagai panggung orasi. (ank)