Satgas BLSM harus dibentuk

Sindonews.com - Rencana pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk mengimbangi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) April mendatang harus tepat sasaran. Untuk itu perlu dibentuk satgas yang fokus mengawasi pendistribusian BLSM ini.

Adanya BLSM, menurut ketua umum Purna Prakarya Muda Indonesia (PPMI) Agus Budi Aji, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat karena terkena imbas kenaikan harga BBM, karena diakui Agus kenaikan BBM akan berpengaruh pada semua sektor terutama harga sembilan bahan pokok (sembako).

Agar penyalurannya tidak terjadi penyimpangan, ia meminta setiap daerah membentuk semacam satgas. "Itu tentu harus diawasi dengan baik supaya tidak ada penyimpangan, saya meminta dibentuk tim-tim satgas untuk mengawasi itu supaya betul-betul tepat sasaran. Tidak ada kecurigaan disalahgunakan," tegas Agus pada saat melakukan sosialisasi kenaikan BBM dan penyaluran BLSM di Kampung Kadodon, RT 01/15, Kelurahan Suka Bakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.

Ia yakin, pelaksanaan penyaluran bantuan tunai ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya apabila satgas dapat diberdayakan untuk mengawasi penyaluran BLSM ini.

"Dengan adanya BLSM maka diperkirakan akan bisa menutup kemungkinan terjadinya penambahan angka kemiskinan. Pemerintah tidak mungkin menaikkan BBM tanpa memberikan perlindungan sosial berupa BLSM itu," tuturnya lagi.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Sapri menuturkan jika pemerintah jadi menaikkan harga BBM per 1 April 2012 nanti harus benar-benar tepat sasaran. Sapri mengharapkan, pendataan terhadap penerima BLSM harus benar-benar valid.

"Masyarakat yang terdata dan yang menerima harus yang benar-benar miskin dan membutuhkan BLSM. Nantinya dari segi pengelolaannya juga harus transparan sehingga sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku," kata Sapri.

Ia juga menambahkan, pendistribusian BLSM harus manusiawi. Sehingga masyarakat yang menerima BLSM tidak harus mengantre hingga jatuh pingsan.

Pemberian BLSM itu, lanjut dia, harus diberikan langsung oleh aparatur kelurahan atau RW ke rumah masyarakat. Harus ada kontrol terhadap aparatur maupun petugas yang melakukan pendataan.

"Petugas yang membagi dana juga harus diawasi agar pendataan dan pemberian BLSM itu tidak diselewengkan," kata Sapri.

Ia juga mengharapkan harus ada orang-orang yang dipilih dari masyarakat itu sendiri untuk mengawasi aparatur dan petugas (satgas) yang mendata penerima sehingga pendataan dan pemberian BLSM tersebut tepat sasaran. (bro)