Permintaan jadi penjual bensin eceran makin banyak

Sindonews.com – Dinas Perdagangan Industri Pertambangan dan Energi (Disperindagtamben) Kabupaten Karawang mencatat jelang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pengajuan untuk rekomendasi menjadi pengecer bensin meningkat.

Kadisperindagtamben Kabupaten Karawang Hanafi menyatakan, pihaknya banyak didatangi masyarakat yang memohon surat rekomendasi untuk menjadi penjual bensin pengecer. Bahkan hampir setiap hari banyak warga yang meminta rekomendasi. Untuk pengecer sendiri, lanjut Hanafi, diperbolehkan untuk wilayah-wilayah tertentu yang tidak memiliki SPBU. Akan tetapi untuk menghindari penyalahgunaan atau penimbunan BBM, pihaknya memutuskan untuk menghentikan pemberian surat rekomendasi.

”Kami khawatir akan terjadi penyalahgunaan, jadi untuk sementara kami hentikan dulu dalam waktu dekat ini,” kata Hanafi. Sementara bagi setiap pengecer hanya diperbolehkan membeli BBM maksimal 100 liter. Sebagai antisipasi penyalahgunaan BBM jelang rencana kenaikan harga,maka diberlakukan setiap pengecer yang akan membeli bensin juga hanya diperbolehkan di satu SPBU saja.

”Jumlah penjual bensin eceran saat ini mencapai 1.000 lebih, sementara yang meminta surat rekomendasi itu setiap hari mencapai puluhan,”ujar dia. Kepala Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen Disperindagtamben Kabupaten Karawang Kuten Sitepu menyatakan, pemberhentian pemberian rekomendasi sudah dilakukan sejak dua minggu lalu.

Untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan, kata Kuten, setiap orang atau pengecer yang akan membeli BBM tidak boleh diwakilkan dan harus menyertakan KTP asli yang namanya sesuai dengan yang tertera di surat rekomendasi.

“Kami hanya memberhentikan sementara untuk pengajuan baru hingga harga BBM stabil,” katanya. Sementara, sedikitnya 1.000 massa DPD PDIP melakukan aksi unjuk rasa ke gedung DPRD Kota Tasikmalaya, di Jalan Martadinata, mendesak agar penolakan kenaikan harga BBM diparipurnakan sebagai keputusan lembaga. Pasalnya, kenaikan harga BBM dinilai kurang tepat mengingat kondisi perekonomian masyarakat masih sangat sulit.

Ketua DPD PDIP Kota Tasikmalaya Denny Romdhony mengatakan, ada mekanisme dalam membuat keputusan di lembaga DPRD itu yakni dibahas dalam paripurna. Kemudian, hasil dari rapat paripurna itu disampaikan ke DPRD tingkat Jawa Barat, DPR RI, hingga disampaikan ke menteri terkait di Jakarta serta Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai keputusan mutlak warga Tasikmalaya.

“Harga BBM naik mengakibatkan sembako naik, transportasi naik, pupuk naik, dan semua kebutuhan rakyat naik, sehingga kehidupan rakyat kecil semakin berat,”tegas Denny dalam orasinya.

Aksi unjuk rasa ribuan massa tersebut sempat memacetkan arus lalu lintas di Jalan Juanda, hingga polisi terpaksa mengalihkan arus lalu lintas ke Jalan SL Tobing. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya, ribuan massa DPD PDIP juga melakukan aksi serupa dengan berjalan mundur sejauh 300 meter menuju Gedung Setda Pemkab Tasikmalaya di Jalan By Pass Kecamatan Singaparna.

Sebelumnya massa PDIP melakukan aksi dengan berjalan kaki, mendorong sepeda motor dan mobil dari mulai Jalan Singaparna hingga pertigaan Jalan Bojong Koneng.