BBM naik, transportasi umum minta subsidi Rp5 T
BBM naik, transportasi umum minta subsidi Rp5 T
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah telah mengusulkan kepada DPR RI untuk memberikan subsidi transportasi umum sebesar Rp5 triliun. Pemberian subsidi tersebut terkait dari rencana naiknya harga bakar minyak (BBM) pada April mendatang.
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan usulan tersebut telah diajukan kepada DPR RI. ”Subsidi untuk transportasi umum itu sebesar Rp5 triliun untuk kapal laut kelas ekonomi, kereta api kelas ekonomi, dan feri kelas ekonomi,” kata dia, di Bandung, kemarin.
Dia menyebutkan, kebijakan tersebut dirumuskan untuk mengatasi tidak naiknya tarif angkutan umum. Walaupun, dalam pelaksanaannya nanti pengusaha akan tetap menerima beban karena harus tetap membeli BBM dengan harga baru. ”Nantinya akan ada selisih antara tarif yang ditetapkan dan ongkos pembelian BBM dengan harga baru. Nah, selisih itulah yang akan dibayarkan oleh pemerintah,” kata dia. Selain subsidi, pemerintah juga mengajukan pembebasan bea masuk untuk suku cadang.
Dia menjelaskan bukan berarti bea masuk digratiskan, tapi diberi keringanan sehingga harganya tidak mahal. Peremajaan angkutan umum juga menjadi hal lain yang diusulkan pemerintah pada DPR, misalnya untuk bis yang sudah tua. ” Untuk meremajakan armadanya, misalnya pengusaha mau beli bis baru melalui kredit. Itu seperti yang dilakukan pada perumahan rakyat, persis sama,”ujar dia.
Selain itu, untuk meringankan beban pembiayaan kendaraan umum, pembebasan biaya BPKB untuk kendaraan umum juga tidak lepas dari usulan subsidi ke DPR. Sejumlah usulan tadi, kata Armida hasilnya tergantung pada hasil panja. ”Kalau komisi oke, baru masuk semua usulannya,” tandas dia.
Sementara itu, Organisasi Angkutan Darat (Organda) mengusulkan kepada pemerintah agar menambah biaya insentif sebesar Rp4 triliun. Dana itu untuk merevitalisasi angkutan penumpang yang 55 persennya telah berusia tua.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organda Eka Sari Lorena mengatakan peremajaan angkutan penumpang tersebut sebagai antisipasi dari penyesuaian BBM bersubsidi yang direncanakan akan naik pada awal April mendatang. Dengan direvitalisasinya angkutan kendaraan, maka bahan bakar yang digunakan menjadi lebih efisien.
”Jumlah angkutan penumpang di Indonesia diperkirakan sebanyak satu juta unit kendaraan.Anggaran tambahan sebesar Rp4 triliun tersebut hanya mencukupi untuk merevitalisasi sebanyak 33 persen dari satu juta unit kendaraan,”kata Eka di Jakarta.
Menurut Eka, untuk mempertahankan kualitas pelayanan angkutan penumpang dibutuhkan biaya sekitar Rp8,8 triliun. Sementara untuk meningkatkan kualitas angkutan penumpang dibutuhkan biaya yang lebih besar lagi yaitu sekitar Rp11,8 triliun.
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan usulan tersebut telah diajukan kepada DPR RI. ”Subsidi untuk transportasi umum itu sebesar Rp5 triliun untuk kapal laut kelas ekonomi, kereta api kelas ekonomi, dan feri kelas ekonomi,” kata dia, di Bandung, kemarin.
Dia menyebutkan, kebijakan tersebut dirumuskan untuk mengatasi tidak naiknya tarif angkutan umum. Walaupun, dalam pelaksanaannya nanti pengusaha akan tetap menerima beban karena harus tetap membeli BBM dengan harga baru. ”Nantinya akan ada selisih antara tarif yang ditetapkan dan ongkos pembelian BBM dengan harga baru. Nah, selisih itulah yang akan dibayarkan oleh pemerintah,” kata dia. Selain subsidi, pemerintah juga mengajukan pembebasan bea masuk untuk suku cadang.
Dia menjelaskan bukan berarti bea masuk digratiskan, tapi diberi keringanan sehingga harganya tidak mahal. Peremajaan angkutan umum juga menjadi hal lain yang diusulkan pemerintah pada DPR, misalnya untuk bis yang sudah tua. ” Untuk meremajakan armadanya, misalnya pengusaha mau beli bis baru melalui kredit. Itu seperti yang dilakukan pada perumahan rakyat, persis sama,”ujar dia.
Selain itu, untuk meringankan beban pembiayaan kendaraan umum, pembebasan biaya BPKB untuk kendaraan umum juga tidak lepas dari usulan subsidi ke DPR. Sejumlah usulan tadi, kata Armida hasilnya tergantung pada hasil panja. ”Kalau komisi oke, baru masuk semua usulannya,” tandas dia.
Sementara itu, Organisasi Angkutan Darat (Organda) mengusulkan kepada pemerintah agar menambah biaya insentif sebesar Rp4 triliun. Dana itu untuk merevitalisasi angkutan penumpang yang 55 persennya telah berusia tua.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organda Eka Sari Lorena mengatakan peremajaan angkutan penumpang tersebut sebagai antisipasi dari penyesuaian BBM bersubsidi yang direncanakan akan naik pada awal April mendatang. Dengan direvitalisasinya angkutan kendaraan, maka bahan bakar yang digunakan menjadi lebih efisien.
”Jumlah angkutan penumpang di Indonesia diperkirakan sebanyak satu juta unit kendaraan.Anggaran tambahan sebesar Rp4 triliun tersebut hanya mencukupi untuk merevitalisasi sebanyak 33 persen dari satu juta unit kendaraan,”kata Eka di Jakarta.
Menurut Eka, untuk mempertahankan kualitas pelayanan angkutan penumpang dibutuhkan biaya sekitar Rp8,8 triliun. Sementara untuk meningkatkan kualitas angkutan penumpang dibutuhkan biaya yang lebih besar lagi yaitu sekitar Rp11,8 triliun.
()
Explore More