Sidang paripurna BBM bakal alot

Sindonews.com – Sidang paripurna DPR yang membahas rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, besok, diyakini berlangsung alot.

Fraksi-fraksi partai oposisi akan mendorong pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak (voting). Di lain pihak, partai koalisi pendukung pemerintah belum satu suara menyikapi rencana kenaikan harga BBM. “Kalau melihat pembahasan di Banggar (Badan Anggaran) DPR, kemungkinan untuk dipertemukan dalam musyawarah susah. Jadi voting kemungkinannya,” ujar Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Pramono Anung di Gedung DPR, Jakarta,kemarin.

Dia menuturkan, harga BBM bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Pembahasan masalah BBM ini akan berlangsung panas lantaran tiap anggota Dewan tidak mau terlihat oleh konstituennya sebagai orang yang mendukung kenaikan harga BBM.

Seperti diberitakan, rapat kerja (raker) antara Banggar DPR dan pemerintah belum juga mencapai titik temu dalam pembahasan kenaikan harga BBM. Mereka masih berkutat pada dua opsi. Opsi I subsidi BBM ditetapkan sebesar Rp137 triliun, subsidi listrik Rp65 triliun, cadangan risiko fiskal energi Rp23 triliun, dan dana kompensasi kenaikan perubahan besaran subsidi Rp30,6 triliun.

Opsi ini menyertakan keterangan bahwa Pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 dicabut dan digantikan dengan pasal baru yang diusulkan pemerintah sehingga memungkinkan kenaikan harga BBM. Pilihan kebijakan ini didukung partai koalisi pendukung pemerintah. Adapun opsi II adalah subsidi BBM sebesar Rp178 triliun, subsidi listrik Rp65 triliun, dan cadangan risiko fiskal Rp23 triliun tanpa mencabut Pasal 7 ayat 6. Opsi ini menutup peluang kenaikan harga BBM. Pilihan ini didukung partai oposisi.

Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husin menegaskan fraksinya tetap akan menolak rencana kenaikan harga BBM. Dia berharap fraksi lain membebaskan anggotanya untuk mengambil sikap tersebut dalam voting nanti mengingat masalah itu bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.“Kalau bicara voting fraksi mungkin pihak yang menolak akan kalah. Karena itu, kami berharap yang voting adalah 560 anggota DPR yang masing-masing punya konstituen,” katanya.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Edhie Prabowo juga memastikan tidak ada perubahan sikap fraksinya di paripurna nanti.Menurut dia, opsi yang dibahas di Banggar DPR hanyalah memperhalus bahasa yang ujungnya tetap pada kenaikan harga BBM. Di lain pihak, suara partai koalisi pendukung pemerintah masih terpecah soal rencana kenaikan harga BBM.

Fraksi PKS berniat menolak kenaikan harga BBM. Anggota Majelis Syura PKS Hidayat Nurwahid mengatakan, PKS sebagai mitra koalisi sudah memberikan masukan agar pemerintah tidak menaikkan harga BBM. Karena itu, kalau pemerintah tetap mengambil opsi kenaikan, PKS akan menolak rencana itu. “Rekanrekan dari fraksi pasti akan mengikuti arahan dari partai,” ujarnya.

Fraksi Partai Golkar belum tegas menyikapi rencana kenaikan harga BBM. Meski Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menyerahkan keputusan kenaikan harga BBM kepada pemerintah,dinamika di fraksi masih mungkin berubah. Ketua DPP Partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengakui mayoritas anggota Fraksi Golkar keberatan dengan kenaikan harga.

“Mayoritas anggota fraksi kami tidak begitu senang terhadap opsi yang punya ekses terhadap kenaikan harga BBM. Tapi toh akhirnya fraksi akan sampaikan pandangannya. Fraksi akan tentukan di menit terakhir,setelah itu kita pasrahkan,” ujarnya. Jika sudah ada sikap resmi fraksi untuk voting nanti, Priyo menyatakan bahwa itu akan diarahkan bagi semua anggota fraksinya.

Namun, hingga saat ini belum ada rencana memberikan sanksi jika dalam voting nanti ada yang berbeda dari keputusan fraksi. Sikap mengambang juga ditunjukkan Fraksi PPP. Sekretaris FPPP Arwani Thomafi mengakui banyak masukan dari kader di daerah yang menyampaikan aspirasi untuk menolak kenaikan harga BBM. Namun, hingga kini Fraksi PPP belum memutuskan sikap yang akan diambil.

“Kita akan dengarkan dulu laporan dari teman fraksi di Banggar, baru dirapatkan dan kemudian kita siapkan sikap bagaimana jika di paripurna nanti voting,” paparnya. Adapun tiga fraksi di koalisi lainnya,yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN,dan Fraksi PKB, secara tegas mendukung kenaikan harga BBM karena dinilai realistis dan demi masa depan perekonomian nasional. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, kenaikan harga BBM perlu ditempuh demi menyelamatkan APBN agar subsidi tepat sasaran.

Karena itu, rencana kenaikan harga BBM juga diikuti program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Wakil Ketua FPAN Viva Yoga Mauladi menyatakan, keputusan atas BBM merupakan domain pemerintah sebagai eksekutor dalam menentukan kebijakan. Fungsi penganggaran DPR, kata dia, adalah meminta penjelasan kepada pemerintah alasan mengenai kebijakan itu dan menentukan perubahan anggaran melalui APBN.

Pengamat politik dari Universitas Airlangga Kacung Marijan menilai masalah BBM sudah dijadikan komoditas politik sehingga pengambilan keputusannya menjadi rumit. Dia menilai opsi yang diperjuangkan oleh pemerintah tetap akan menang jika keputusannya diambil melalui voting di paripurna. Penolakan PKS tidak akan berpengaruh signifikan karena Golkar diprediksi tetap mendukung kenaikan harga BBM.