BP Migas klaim efisiensi cost recovery KKKS
BP Migas klaim efisiensi cost recovery KKKS
A
A
A
Sindonews.com - Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) mengklaim berhasil melakukan efisiensi biaya operasi dan investasi (cost recovery) yang akan ditagihkan ke negara oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2012 menjadi hanya USD15,1 miliar dari usulan Kontraktor KKS sebesar USD17,4 miliar untuk menghasilkan minyak dan gas sebesar 2,25 juta barel minyak ekuivalen.
Angka cost recovery tahun ini juga lebih rendah dibandingkan realisasi cost recovery pada tahun 2011 sebesar USD15,5 miliar. Hal ini menunjukkan upaya BP Migas yang berhasil melakukan efisiensi pengelolaan industri hulu migas untuk memaksimalkan penerimaan negara.
“Pada dasarnya kami memandang cost recovery itu sebagai investasi untuk menghasilkan penerimaan negara yang maksimal,” ujar Kepala Divisi Humas, Sekuriti dan Formalitas BP Migas Gde Pradnyana, dalam siaran persnya, di Jakarta, Minggu (1/4/2012).
Ia menerangkan semula Kontraktor KKKS mengajukan usulan anggaran sebesar USD17,4 miliar untuk menghasilkan total pendapatan kotor kegiatan hulu migas sebesar USD53,7 miliar dengan porsi penerimaan negara sebesar USD28 miliar dan bagian Kontraktor KKS sebesar USD8,3 miliar.
Namun setelah melalui pembahasan, BP Migas berhasil memaksimalkan total pendapatan kotor menjadi USD56,3 miliar dari usulan USD53,7 miliar. Dengan penambahan pendapatan kotor ini maka porsi penerimaan negara meningkat menjadi USD32,2 miliar dari semula sebesar USD28 miliar.
Bagian Kontraktor KKKS juga sedikit meningkat menjadi USD8,9 miliar dari usulan USD8,3 miliar. Sementara cost recovery yang diajukan Kontraktor KKKS tersebut menjadi hanya USD15,1 miliar dengan meningkatkan efisiensi di sejumlah anggaran yang diajukan Kontraktor KKKS yang dinilai tidak akan mempengaruhi pencapaian produksi minyak dan gas.
Meski demikian, lanjutnya, investasi yang dilakukan juga harus diupayakan agar efisien dengan tetap memberi keuntungan bagi kontraktor maupun bagi pemerintah. Cost recovery ini juga harus sebanyak mungkin dibelanjakan di dalam negeri dalam berbagai bentuk kandungan lokal.
Tahun lalu, lanjutnya, dari belanja kapital sebesar USD11 miliar di industri hulu minyak dan gas, BP Migas berhasil mendorong tingkat kandungan lokal senilai lebih dari USD6 miliar.
Investasi ini harus terus dilaksanakan oleh para Kontraktor dalam berbagai bentuk kegiatan operasi hulu minyak dan gas untuk menekan laju penurunan produksi minyak dari 14 persen per tahun menjadi hanya 3-4 persen per tahun.
"Tanpa adanya peningkatan investasi yang disebut cost recovery untuk melakukan kegiatan operasi hulu migas maka produksi minyak Indonesia saat ini mungkin akan jauh lebih rendah lagi," katanya.
Dengan adanya investasi tersebut dan upaya menahan laju penurunan seperti dengan upaya Enhanced Oil Recovery (EOR) maka produksi Indonesia saat ini masih di kisaran 900.000 barel per hari.
Namun perlu diingat, lanjut Gde, bahwa pembelanjaan cost recovery tidak hanya menghasilkan minyak, tetapi juga menghasilkan gas. Sehingga biaya cost recovery sebesar USD15,1 miliar sebenarnya untuk menghasilkan 2,25 juta barel minyak ekuivalen. (ank)
Angka cost recovery tahun ini juga lebih rendah dibandingkan realisasi cost recovery pada tahun 2011 sebesar USD15,5 miliar. Hal ini menunjukkan upaya BP Migas yang berhasil melakukan efisiensi pengelolaan industri hulu migas untuk memaksimalkan penerimaan negara.
“Pada dasarnya kami memandang cost recovery itu sebagai investasi untuk menghasilkan penerimaan negara yang maksimal,” ujar Kepala Divisi Humas, Sekuriti dan Formalitas BP Migas Gde Pradnyana, dalam siaran persnya, di Jakarta, Minggu (1/4/2012).
Ia menerangkan semula Kontraktor KKKS mengajukan usulan anggaran sebesar USD17,4 miliar untuk menghasilkan total pendapatan kotor kegiatan hulu migas sebesar USD53,7 miliar dengan porsi penerimaan negara sebesar USD28 miliar dan bagian Kontraktor KKS sebesar USD8,3 miliar.
Namun setelah melalui pembahasan, BP Migas berhasil memaksimalkan total pendapatan kotor menjadi USD56,3 miliar dari usulan USD53,7 miliar. Dengan penambahan pendapatan kotor ini maka porsi penerimaan negara meningkat menjadi USD32,2 miliar dari semula sebesar USD28 miliar.
Bagian Kontraktor KKKS juga sedikit meningkat menjadi USD8,9 miliar dari usulan USD8,3 miliar. Sementara cost recovery yang diajukan Kontraktor KKKS tersebut menjadi hanya USD15,1 miliar dengan meningkatkan efisiensi di sejumlah anggaran yang diajukan Kontraktor KKKS yang dinilai tidak akan mempengaruhi pencapaian produksi minyak dan gas.
Meski demikian, lanjutnya, investasi yang dilakukan juga harus diupayakan agar efisien dengan tetap memberi keuntungan bagi kontraktor maupun bagi pemerintah. Cost recovery ini juga harus sebanyak mungkin dibelanjakan di dalam negeri dalam berbagai bentuk kandungan lokal.
Tahun lalu, lanjutnya, dari belanja kapital sebesar USD11 miliar di industri hulu minyak dan gas, BP Migas berhasil mendorong tingkat kandungan lokal senilai lebih dari USD6 miliar.
Investasi ini harus terus dilaksanakan oleh para Kontraktor dalam berbagai bentuk kegiatan operasi hulu minyak dan gas untuk menekan laju penurunan produksi minyak dari 14 persen per tahun menjadi hanya 3-4 persen per tahun.
"Tanpa adanya peningkatan investasi yang disebut cost recovery untuk melakukan kegiatan operasi hulu migas maka produksi minyak Indonesia saat ini mungkin akan jauh lebih rendah lagi," katanya.
Dengan adanya investasi tersebut dan upaya menahan laju penurunan seperti dengan upaya Enhanced Oil Recovery (EOR) maka produksi Indonesia saat ini masih di kisaran 900.000 barel per hari.
Namun perlu diingat, lanjut Gde, bahwa pembelanjaan cost recovery tidak hanya menghasilkan minyak, tetapi juga menghasilkan gas. Sehingga biaya cost recovery sebesar USD15,1 miliar sebenarnya untuk menghasilkan 2,25 juta barel minyak ekuivalen. (ank)
()
Explore More