Atur kuota BBM, BPH Migas gandeng Pemda

Sindonews.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyarankan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) agar bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menjaga kuota dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

"Pesan saya pertama, jaga kuota tersebut pendistribusian dan kerja sama dengan daerah karena tangannya BPH migas tidak cukup, untuk lakukan pengawasan walapupuin itu tangung jawab mereka, pemda juga harus jaga,"ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (2/4/2012).

Hatta khawatir, kuota BBM yang sudah ditetapkan ternyata penggunannya melebihi. Jika itu terjadi, selain penambahan Rp5 triliun menurut perhitungan normal karena tidak terjadi kenaikan harga BBM, maka akan ada pembengkakan subsidi yang lebih besar.

Pada saat sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan bahwa jika tidak ada pengendalian kuota BBM maka dapat dimungkinkan melewati 40 juta KL. "Iya, kuotanya akan lewat. kalau seandainya kita kendalikan ya kemungkinan ngga besar, kalo ngga dinaikkan bisa sampai 47,8 juta KL," ujar Agus.

Agus juga mengungkapkan, tidak jadinya kenaikan harga BBM akan menyebabkan tambahan biaya subsidi energi di setiap bulannya. Menurut hitungannya, setiap bulan subsidi akan bertambah sekitar Rp4 triliun sampai dengan Rp5 triliun. "Kalau seandainya tertunda (kenaikan harga BBM) akan ada tambahan kira-kira Rp4-5 triliun," ungkap Agus. (bro)