Premium di perumahan elit dikurangi
Selasa, 03 April 2012 - 09:22 WIB
Premium di perumahan elit dikurangi
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian ESDM akan membatasi pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berlokasi di perumahan elit. Hal ini dilakukan untuk mengurangi konsumsi BBM bersubsidi dan membiasakan kalangan mampu untuk menggunakan BBM nonsubsidi.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita Herawati Legowo mengatakan, meski dalam APBNP 2012 tidak tercantum lagi program pembatasan BBM bersubsidi, pemerintah tetap akan melakukan pengendalian.
”Kami akan kurangi pasokan premium dan menambah pertamax di SPBU-SPBU yang ada di perumahan elit,” katanya, kemarin.
Selain mengurangi pasokan premium di perumahan elite, dia melanjutkan, pejabat-pejabat pemerintah, BUMN, dan BUMD juga akan dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Sementara, agar volume BBM bersubsidi tidak jebol, pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan meningkatkan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi.
Menurut dia, terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, dapat menjadi payung hukum BPH Migas untuk meningkatkan pengawasan.
Menteri ESDM Jero Wacik sebelumnya juga mengajak masyarakat untuk berhemat BBM sebagai konsekuensi logis tidak naiknya harga BBM bersubsidi. (ank)
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita Herawati Legowo mengatakan, meski dalam APBNP 2012 tidak tercantum lagi program pembatasan BBM bersubsidi, pemerintah tetap akan melakukan pengendalian.
”Kami akan kurangi pasokan premium dan menambah pertamax di SPBU-SPBU yang ada di perumahan elit,” katanya, kemarin.
Selain mengurangi pasokan premium di perumahan elite, dia melanjutkan, pejabat-pejabat pemerintah, BUMN, dan BUMD juga akan dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Sementara, agar volume BBM bersubsidi tidak jebol, pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan meningkatkan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi.
Menurut dia, terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, dapat menjadi payung hukum BPH Migas untuk meningkatkan pengawasan.
Menteri ESDM Jero Wacik sebelumnya juga mengajak masyarakat untuk berhemat BBM sebagai konsekuensi logis tidak naiknya harga BBM bersubsidi. (ank)
()
