Pembiayaan Infrastruktur 2012 butuh Rp381,5 T
Rabu, 04 April 2012 - 09:06 WIB
Pembiayaan Infrastruktur 2012 butuh Rp381,5 T
A
A
A
Sindonews.com - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat, kebutuhan pendanaan infrastruktur 2010–2014, apabila mengacu pada minimum 5 persen dari produk domestik bruto (PDB) mencapai Rp1.929 triliun. Adapun, pada tahun ini kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia sebesar Rp381,59 triliun dalam rangka meningkatkan konektivitas nasional.
“Program konektivitas merupakan prioritas nasional untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana dalam siaran persnya di Jakarta,kemarin.
Sementara, besaran dana infrastruktur di APBN tak mencukupi seluruh kebutuhan pendanaan infrastruktur tersebut. Terkait kondisi tersebut, Armida menambahkan perlunya partisipasi dari banyak pihak untuk membiayai proyek infrastruktur itu. “Baik itu dari pemerintah daerah, BUMN, maupun swasta,” katanya.
Selama ini kerja sama pembiayaan proyek antara pemerintah dan swasta dikenal sebagai public private partnership (PPP). Diketahui, dalam beberapa tahun belakangan, berbagai proyek kerja sama pemerintah dan swasta maupun BUMN ditawarkan ke swasta.
Proyek tersebut tersebar di berbagai sektor mulai dari listrik, air bersih, jalan tol, pelabuhan, bandara, dan kereta api. Di proyek jalan tol misalnya, ada yang sudah selesai, ada pula yang masih dalam tahap pengerjaan hingga sekarang.
Bappenas menyebutkan, anggaran infrastruktur di APBN tahun ini meningkat 460 persen dibandingkan dengan anggaran infrastruktur APBN 2007 yang besarnya Rp44,1 triliun.
Selain itu, dalam kurun waktu 2006-2010, berdasar data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi di bidang infrastruktur (sektor tersier) mengalami peningkatan. “Ini menunjukkan tren infrastruktur dan komitmen pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur Indonesia terus menguat,” kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa.
Penguatan tren infrastruktur itu juga ditunjukkan oleh meningkatnya investasi di bidang infrastruktur. (ank)
“Program konektivitas merupakan prioritas nasional untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana dalam siaran persnya di Jakarta,kemarin.
Sementara, besaran dana infrastruktur di APBN tak mencukupi seluruh kebutuhan pendanaan infrastruktur tersebut. Terkait kondisi tersebut, Armida menambahkan perlunya partisipasi dari banyak pihak untuk membiayai proyek infrastruktur itu. “Baik itu dari pemerintah daerah, BUMN, maupun swasta,” katanya.
Selama ini kerja sama pembiayaan proyek antara pemerintah dan swasta dikenal sebagai public private partnership (PPP). Diketahui, dalam beberapa tahun belakangan, berbagai proyek kerja sama pemerintah dan swasta maupun BUMN ditawarkan ke swasta.
Proyek tersebut tersebar di berbagai sektor mulai dari listrik, air bersih, jalan tol, pelabuhan, bandara, dan kereta api. Di proyek jalan tol misalnya, ada yang sudah selesai, ada pula yang masih dalam tahap pengerjaan hingga sekarang.
Bappenas menyebutkan, anggaran infrastruktur di APBN tahun ini meningkat 460 persen dibandingkan dengan anggaran infrastruktur APBN 2007 yang besarnya Rp44,1 triliun.
Selain itu, dalam kurun waktu 2006-2010, berdasar data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi di bidang infrastruktur (sektor tersier) mengalami peningkatan. “Ini menunjukkan tren infrastruktur dan komitmen pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur Indonesia terus menguat,” kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa.
Penguatan tren infrastruktur itu juga ditunjukkan oleh meningkatnya investasi di bidang infrastruktur. (ank)
()
