Pemerintah diminta kembangkan bioetanol
Pemerintah diminta kembangkan bioetanol
A
A
A
Sindonews.com – Pemerintah diminta serius mengembangkan bioetanol atau bahan bakar nabati (BBN) untuk menciptakan bahan bakar alternatif.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PT BUMN Hijau Lestari I Ali Rahman menegaskan, harus ada perusahaan pemerintah yang terjun serius memproduksi bioetanol secara terintegrasi antara sektor produksi dan pemasaran bioetanol.
“Karenanya BUMN mutlak terlibat dalam tahap awal pengembangan BBN dalam rangka membangun kemandirian energi nasional,” ujar Ali, usai panen sorgum di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, kemarin.
Hal tersebut, kata Ali, diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 19 tentang BUMN bahwa untuk industri pionir yang belum dilakukan swasta maupun badan usaha lain, maka BUMN mempunyai tugas untuk mengawalinya. Dari sejumlah komoditas serbaguna bernilai tambah yang digenjot terus berkembang yakni komoditas sorgum.
Pengembangan industri dan pemasarannya dilakukan melalui pola budi daya secara agroforestry yang diarahkan untuk menjadi usaha strategis penunjang ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pelestarian lingkungan. Melihat perkembangannya, banyak pemangku kepentingan meminta pemerintah segera secara nyata langsung berperan mengatur industri bioetanol.
“Jika pemerintah sudah mampu berperan, diharapkan pasokan maupun harga bioetanol mampu menjadi alternatif pilihan yang diandalkan masyarakat dan industri dibandingkan BBM,” kata Ali.
Selain itu diharapkan pemerintah melalui BUMN seperti Pertamina dan PLN mampu mengatur dan menjamin kontinuitas produksi maupun pemasaran bioetanol, karena ke depan akan menjadi buruan masyarakat.
“Tampaknya, Indonesia akan tergiring kepada situasi wajib menggunakan bioetanol untuk sejumlah sektor. Ini upaya mengantisipasi situasi terpaksa sekaligus menjaga ketahanan energi nasional di tengah gejolak harga BBM dunia dan tingginya permintaan BBM tersebut,” kata Ali.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PT BUMN Hijau Lestari I Ali Rahman menegaskan, harus ada perusahaan pemerintah yang terjun serius memproduksi bioetanol secara terintegrasi antara sektor produksi dan pemasaran bioetanol.
“Karenanya BUMN mutlak terlibat dalam tahap awal pengembangan BBN dalam rangka membangun kemandirian energi nasional,” ujar Ali, usai panen sorgum di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, kemarin.
Hal tersebut, kata Ali, diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 19 tentang BUMN bahwa untuk industri pionir yang belum dilakukan swasta maupun badan usaha lain, maka BUMN mempunyai tugas untuk mengawalinya. Dari sejumlah komoditas serbaguna bernilai tambah yang digenjot terus berkembang yakni komoditas sorgum.
Pengembangan industri dan pemasarannya dilakukan melalui pola budi daya secara agroforestry yang diarahkan untuk menjadi usaha strategis penunjang ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pelestarian lingkungan. Melihat perkembangannya, banyak pemangku kepentingan meminta pemerintah segera secara nyata langsung berperan mengatur industri bioetanol.
“Jika pemerintah sudah mampu berperan, diharapkan pasokan maupun harga bioetanol mampu menjadi alternatif pilihan yang diandalkan masyarakat dan industri dibandingkan BBM,” kata Ali.
Selain itu diharapkan pemerintah melalui BUMN seperti Pertamina dan PLN mampu mengatur dan menjamin kontinuitas produksi maupun pemasaran bioetanol, karena ke depan akan menjadi buruan masyarakat.
“Tampaknya, Indonesia akan tergiring kepada situasi wajib menggunakan bioetanol untuk sejumlah sektor. Ini upaya mengantisipasi situasi terpaksa sekaligus menjaga ketahanan energi nasional di tengah gejolak harga BBM dunia dan tingginya permintaan BBM tersebut,” kata Ali.
()
Explore More