Pemerintah harus perhatikan angkutan umum
Jum'at, 06 April 2012 - 10:34 WIB
Pemerintah harus perhatikan angkutan umum
A
A
A
Sindonews.com – Penyedia jasa angkutan umum kebingungan untuk menaikkan tarif yang direncanakan akan dilakukan saat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, 1 April 2012.
Karena pemerintah menunda kenaikan BBM tersebut,para pengusaha masih mencari jalan agar dapat menyiasati kebijakan strategis yang diiringi kenaikan harga suku cadang kendaraan. Seperti diketahui,sebelumnya Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) telah mengajukan usulan kenaikan tarif mencapai 35 persen jika harga BBM naik. Ketua DPD Jawa Barat Aldo F Wiyana meminta pemerintah agar mau turun ke lapangan untuk mendapatkan data keluhan para pengusaha jasa angkutan umum.
“Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan harus mau mengecek langsung ke lapangan dengan melakukan inspeksi mendadak. Jadi, jangan hanya percaya dari data yang disodorkan seperti pengaruh kondisi jalan yang rusak,” ucap Aldo. Menurut dia, pemerintah juga harus peka terhadap kenaikan harga suku cadang.
“Hal ini perlu dilakukan agar bisa mendapat data akurat yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan,”kata Aldo. Selain itu, pihaknya juga berharap pemberian stimulus bagi sektor angkutan umum tetap terealisasi, meski kenaikan harga BBM bersubsidi tertunda selama enam bulan ke depan.
Walaupun terbilang kecil, dana stimulus sebesar Rp5 triliun tersebut akan menjadi angin segar bagi pelaku jasa angkutan umum. Dia pun meyakinkan jika pemerintah tidak juga memperhatikan nasib angkatan umum, maka ongkos yang dibebankan kepada masyarakat akan dinaikkan. “Kami akan lihat dua sampai tiga bulan ke depan. Jika pemerintah tidak bertindak dan memberikan perhatian kepada angkutan umum,maka kami akan menaikkan tarif seperti perhitungan sebelumnya yakni 30-35 persen,” ujar Aldo.
Dia menjanjikan pihaknya tidak melarang anggotanya menaikkan tarif angkutan umum. Namun, kenaikan tarif perlu dipertimbangkan secara masak agar tidak semakin menurunkan load factor angkutan.
“Kalaupun ada anggota yang menaikkan (tarif), paling hanya 15 persen tergantung keinginan mereka masing-masing. Tapi, kami khawatir kenaikan tarif malah akan menurunkan load factor.Saat ini saja ratarata tingkat isian penumpang hanya sekitar 40-50 persen,” katanya.
Temuan di lapangan, salah satu pengusaha angkutan umum Jawa Barat mengaku kebingungan pascapenundaan kenaikan harga BBM. Mereka ragu pemerintah tetap merealisasikan janjinya untuk memberikan stimulus kepada sektor transportasi sebesar Rp5 triliun. “Penundaan kenaikan BBM membuat kami pelaku usaha jadi semakin repot dan kebingungan, paling tidak selama enam bulan ke depan,” ujar Pengusaha Otobus Harum Aris Ferdiana.
Dia mengatakan, rencana kenaikan BBM membuat harga-harga suku cadang melambung tinggi dengan kenaikan bervariasi antara 5-15 persen,” ucapnya.
Karena pemerintah menunda kenaikan BBM tersebut,para pengusaha masih mencari jalan agar dapat menyiasati kebijakan strategis yang diiringi kenaikan harga suku cadang kendaraan. Seperti diketahui,sebelumnya Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) telah mengajukan usulan kenaikan tarif mencapai 35 persen jika harga BBM naik. Ketua DPD Jawa Barat Aldo F Wiyana meminta pemerintah agar mau turun ke lapangan untuk mendapatkan data keluhan para pengusaha jasa angkutan umum.
“Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan harus mau mengecek langsung ke lapangan dengan melakukan inspeksi mendadak. Jadi, jangan hanya percaya dari data yang disodorkan seperti pengaruh kondisi jalan yang rusak,” ucap Aldo. Menurut dia, pemerintah juga harus peka terhadap kenaikan harga suku cadang.
“Hal ini perlu dilakukan agar bisa mendapat data akurat yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan,”kata Aldo. Selain itu, pihaknya juga berharap pemberian stimulus bagi sektor angkutan umum tetap terealisasi, meski kenaikan harga BBM bersubsidi tertunda selama enam bulan ke depan.
Walaupun terbilang kecil, dana stimulus sebesar Rp5 triliun tersebut akan menjadi angin segar bagi pelaku jasa angkutan umum. Dia pun meyakinkan jika pemerintah tidak juga memperhatikan nasib angkatan umum, maka ongkos yang dibebankan kepada masyarakat akan dinaikkan. “Kami akan lihat dua sampai tiga bulan ke depan. Jika pemerintah tidak bertindak dan memberikan perhatian kepada angkutan umum,maka kami akan menaikkan tarif seperti perhitungan sebelumnya yakni 30-35 persen,” ujar Aldo.
Dia menjanjikan pihaknya tidak melarang anggotanya menaikkan tarif angkutan umum. Namun, kenaikan tarif perlu dipertimbangkan secara masak agar tidak semakin menurunkan load factor angkutan.
“Kalaupun ada anggota yang menaikkan (tarif), paling hanya 15 persen tergantung keinginan mereka masing-masing. Tapi, kami khawatir kenaikan tarif malah akan menurunkan load factor.Saat ini saja ratarata tingkat isian penumpang hanya sekitar 40-50 persen,” katanya.
Temuan di lapangan, salah satu pengusaha angkutan umum Jawa Barat mengaku kebingungan pascapenundaan kenaikan harga BBM. Mereka ragu pemerintah tetap merealisasikan janjinya untuk memberikan stimulus kepada sektor transportasi sebesar Rp5 triliun. “Penundaan kenaikan BBM membuat kami pelaku usaha jadi semakin repot dan kebingungan, paling tidak selama enam bulan ke depan,” ujar Pengusaha Otobus Harum Aris Ferdiana.
Dia mengatakan, rencana kenaikan BBM membuat harga-harga suku cadang melambung tinggi dengan kenaikan bervariasi antara 5-15 persen,” ucapnya.
()
