PU ingin anggaran infrastruktur 5% PDB

Sindonews.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendorong agar anggaran bagi infrastruktur minimal mencapai 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pertumbuhan dunia usaha nasional.

Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan, ditingkatkannya anggaran bagi pembangunan infrastruktur tersebut akan mendorong tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6–7 persen per tahun. Pembangunan infrastruktur berperan penting memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah dan mampu mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

“Kita ingin mencapai anggaran 5 persen dari PDB meskipun saat ini belum.Tahun 2011 total anggaran PU sebesar Rp62 triliun, sedangkan tahun ini naik menjadi Rp75 triliun, diperkirakan tahun depan jauh lebih tinggi dari tahun ini. Keperluan pembangunan infrastruktur memang sangat besar karena ini merupakan pendorong ekonomi nasional,” kata Djoko seusai menghadiri rapat koordinasi nasional Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) di Yogyakarta kemarin.

Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi pada 2011 mencapai 6,5 persen. Besaran PDB Indonesia pada tahun tersebut atas dasar harga berlaku mencapai Rp7.427,1 triliun. Dengan persentase minimal 5 persen,maka anggaran untuk pembangunan infrastruktur harusnya mencapai Rp371,35 triliun.

Djoko menjelaskan, saat ini tuntutan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia cenderung semakin meningkat baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Sementara, pemerintah dan dunia usaha hingga saat ini belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan anggaran bagi pembangunan infrastruktur.

“Untuk mengatasi permasalahan tersebut, LPJK harus segera mendorong program penelitian dan pengembangan konstruksi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan konstruksi untuk menghasilkan inovasi baru,” ujarnya.

Kementeriannya juga akan terus menggalakkan keterlibatan pihak swasta dan masyarakat dalam pengembangan infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dan swasta (KPS). Menurutnya, permintaan pembangunan infrastruktur dengan kemampuan pemerintah dalam pembiayaan saat ini memang masih kurang.

“Kita dorong swasta untuk berinvestasi melalui rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Dengan keluarnya semua program- program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mayoritas dananya berasal dari swasta, dengan demikian gap itu akan segera tertutup,” ujar dia.

Tingginya kebutuhan akan pembangunan infrastruktur di Tanah Air, lanjut Djoko, tentunya meningkatkan permintaan akan bahan dan peralatan konstruksi. Untuk mengatasi hal tersebut, Ditjen Bina Marga Kementerian PU telah menandatangani nota kesepahaman dengan PT Pertamina (Persero) untuk memberikan dan memenuhi salah satu kebutuhan bahan baku konstruksi, yaitu aspal.

“Dirjen Bina Marga dan Dirut Pertamina telah melakukan MoU, ini adalah kewajiban dari Pertamina agar bisa menyuplai aspal, jika aspal Pertamina tidak cukup maka kami akan melakukan impor,” jelasnya.

Kepala Badan Pembina Konstruksi Kementerian PU Bambang Goeritno menambahkan, untuk mengatasi kebutuhan bahan dan peralatan konstruksi nasional, pemerintah akan menggandeng badan usaha lain.

“Tidak hanya Pertamina, tapi akan banyak supplier baru yang akan memberikan bahan baku konstruksi, selain yang asbuton (aspal Buton). Seperti dikatakan Pak Menteri, ini potensi untuk mengisi kekurangan,” kata Bambang. (ank)