DPR minta KPI & ATVSI berdialog
Rabu, 11 April 2012 - 14:42 WIB
DPR minta KPI & ATVSI berdialog
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya meminta pihak Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk berdialog untuk menyelesaikan koflik terkait Pedoman Penyiaran dan Standar Program Penyiaran 2012 (P3SPS) versi KPI.
Dirinya meminta kedua belah pihak sesegera mungkin menyelesaikan perbedaan pandangan tersebut. Solusi terbaik adalah dengan berdialog dan memaparkan poin yang masih dipersoalkan kedua belah pihak.
"Jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik antara KPI dan ATVSI adalah dengan sesegera mungkin membuka dialog. Paling lambat satu minggu ke depan dialog sudah berjalan," kata Tantowi sebagaimana dikutip dari okezone, Rabu (11/4/2011).
Politisi Partai Golkar tersebut menekankan kedua belah pihak mendelegasikan persoalan yang terjadi. Apalagi ada klaim P3SPS versi KPI diklaim masih memiliki sederet masalah.
"Draft P3SPS yang dikeluarkan KPI bermasalah dan harus jelas butir mana yang dipermasalahkan. Bila dalam satu minggu ke depan kedua belah pihak belum dapat menyelesaikan permasalahan, DPR akan memanggil pihak berangkutan," imbuh Tantowi.
Sementara itu, anggota Komisi I dari Fraksi PDIP Evita Nursanty menyoroti sikap KPI yang terlalu tergesa-gesa meluncurkan P3SPS 2012. Padahal DPR sedang rumuskan revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran.
"KPI ini menurut saya kebelet. Tidak sabar. Mengapa memaksakan peraturan yang ternyata diangggap masih ada masalah? Dialog lah," kata Evita mengkritisi KPI.
Sejumlah anggota DPR menyatakan khawatir jika peraturan inidipaksakan dan ditolak, tentu menjadi tidak efektif. "P3SPS sebelumnya tidak ditolak oleh ATVSI. Kok yang sekarang ditolak? Pasti ada komunikasi yang tidak benar antara KPI dan ATVSI. Sebaiknya KPI menggelar dialog sesegera mungkin," kata Anggota Komisi I DPR RI dari PKB Effendy Choirie.
Sejak draft hingga P3SPS 2012 dilaksanakan, hanya satu kali forum di mana ATVSI duduk bersama sebagai salah satu stakeholders, yakni saat diskusi di Dewan Pers pada Juli 2011. Kesimpulan diskusi, usulan P3SPS seyogyanya datang dari asosiasi. Diskusi tersebut diikuti Ketua KPI saat itu Dadang Rachmat dan Wakil Ketua KPI Nina Mutmainah.
Dirinya meminta kedua belah pihak sesegera mungkin menyelesaikan perbedaan pandangan tersebut. Solusi terbaik adalah dengan berdialog dan memaparkan poin yang masih dipersoalkan kedua belah pihak.
"Jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik antara KPI dan ATVSI adalah dengan sesegera mungkin membuka dialog. Paling lambat satu minggu ke depan dialog sudah berjalan," kata Tantowi sebagaimana dikutip dari okezone, Rabu (11/4/2011).
Politisi Partai Golkar tersebut menekankan kedua belah pihak mendelegasikan persoalan yang terjadi. Apalagi ada klaim P3SPS versi KPI diklaim masih memiliki sederet masalah.
"Draft P3SPS yang dikeluarkan KPI bermasalah dan harus jelas butir mana yang dipermasalahkan. Bila dalam satu minggu ke depan kedua belah pihak belum dapat menyelesaikan permasalahan, DPR akan memanggil pihak berangkutan," imbuh Tantowi.
Sementara itu, anggota Komisi I dari Fraksi PDIP Evita Nursanty menyoroti sikap KPI yang terlalu tergesa-gesa meluncurkan P3SPS 2012. Padahal DPR sedang rumuskan revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran.
"KPI ini menurut saya kebelet. Tidak sabar. Mengapa memaksakan peraturan yang ternyata diangggap masih ada masalah? Dialog lah," kata Evita mengkritisi KPI.
Sejumlah anggota DPR menyatakan khawatir jika peraturan inidipaksakan dan ditolak, tentu menjadi tidak efektif. "P3SPS sebelumnya tidak ditolak oleh ATVSI. Kok yang sekarang ditolak? Pasti ada komunikasi yang tidak benar antara KPI dan ATVSI. Sebaiknya KPI menggelar dialog sesegera mungkin," kata Anggota Komisi I DPR RI dari PKB Effendy Choirie.
Sejak draft hingga P3SPS 2012 dilaksanakan, hanya satu kali forum di mana ATVSI duduk bersama sebagai salah satu stakeholders, yakni saat diskusi di Dewan Pers pada Juli 2011. Kesimpulan diskusi, usulan P3SPS seyogyanya datang dari asosiasi. Diskusi tersebut diikuti Ketua KPI saat itu Dadang Rachmat dan Wakil Ketua KPI Nina Mutmainah.
()
