Mobil mewah dilarang pakai premium tak efektif

Sindonews.com - Usulan melarang mobil pribadi dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas untuk menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dinilai tidak efektif.

Direktur Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, pelarangan itu dipastikan mendorong masyarakat mampu untuk lebih banyak mengonsumsi BBM nonsubsidi. Meski demikian, dia menilai langkah itu tidak akan menekan angka subsidi secara signifikan. Sebab, pembatasan berdasarkan kapasitas mesin tersebut tidak berarti menyetop orang-orang kaya membeli dan menggunakan BBM bersubsidi yang seharusnya menjadi hak warga tidak mampu.

“Orang-orang kaya tetap diperbolehkan membeli premium,” kata Direktur Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto di Jakarta kemarin.

Sebelumnya pemerintah berharap pembatasan maupun pelarangan itu akan efektif menjaga kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012 sebesar 40 juta kiloliter (kl). Tanpa pengendalian, konsumsi BBM bersubsidi dikhawatirkan bakal bengkak hingga 46–47 juta kl. Saat ini konsumsi premium bersubsidi terbesar adalah oleh mobil pribadi yang mencapai 53 persen.

Sementara, industri automotif nasional mengkhawatirkan rencana pembatasan tersebut. Ketua II Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) sekaligus Presiden Direktur PT Isuzu Astra MotorIndonesia (IMAI) Yohannes Nangoi mengatakan,peraturan yang melarang mobil pribadi berkapasitas mesin di atas 1.500 cc membeli premium dipastikan berdampak terhadap penjualan mobil nasional.

Namun, pihaknya masih belum bisa memperkirakan seberapa besar dampaknya.“Memang ada dampaknya terhadap penjualan dan industri automotif.Tapi,seberapa besar dampaknya sulit untuk diprediksi,” kata Yohannes ketika dihubungi kemarin. Kendati demikian,dampak terhadap penjualan tersebut hanya akan berlangsung sementara. Setelah beberapa waktu,permintaan mobil akan kembali normal.

Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor (TAM) Joko Trisanyoto mengatakan, pihaknya akan menunggu dan melihat seberapa besar dampak dari peraturan tersebut. “Karena DP (down payment) kendaraan naik lalu tadinya harga bahan bakar akan naik, dan lain sebagainya. Jadi, saya belum ada prediksi.Kita hadapi saja semuanya,”kata Joko.

Sementara, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan meminta upaya menekan pembengkakan subsidi dicontohkan secara langsung oleh pemerintah. Dia menilai program penghematan itu baru akan efektif jika disertai tindakan nyata dari pemerintah.