Tekan konsumsi BBM nonsubsidi, jam operasional SPBU dibatasi
Tekan konsumsi BBM nonsubsidi, jam operasional SPBU dibatasi
A
A
A
Sindonews.com – Pemprov Jawa Tengah berencana akan membatasi jam operasional pelayanan SPBU di daerah setempat, hal itu dilakukan untuk menekan tingginya konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
“Kebijakan ini masih dalam perencanaan,saat ini masih kami godok agar penggunaan BBM bisa ditekan.Sebab,jatah BBM untuk Jawa Tengah semakin menipis,sementara jumlah kendaraan terus meningkat,” kata Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Jawa Tengah Teguh, Dwi Paryono saat dialog pembatasan BBM bersubsidi yang diselenggarakan SINDO Radio di Semarang kemarin.
Pembatasan jam operasional SPBU itu tidak dilaksanakan secara bersamaan, tetapi bergantian sesuai dengan jadwal dan tempat yang ditentukan. Selain itu,pembelian BBM bersubsidi rencananya juga akan dibatasi maksimal lima liter per hari untuk setiap kendaraan. “Jadi setiap dispenser SPBU akan kita batasi, maksimal lima liter. Dengan begitu diharapkan bisa menekan konsumsi BBM,”imbuhnya.
Sedangkan untuk mobil pelat merah, lanjut dia, rencananya diwajibkan menggunakan bahan bakar pertamax. Namun, kendalanya nanti beban APBD menjadi membengkak. “Kalau pengendalian untuk mobil pemerintah saya kira lebih mudah, tinggal nanti kita komunikasikan dengan gubernur,” imbuhnya. Menurut Teguh, pembatasan itu dilakukan supaya penggunaan BBM bersubsidi bisa dihemat. Usulan formula itu nanti akan dimintakan persetujuan kepada pemerintah pusat.
“Kami sudah melakukan sosialisasi baik kepada pihak Pertamina maupun pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Tengah, diharapkan pada Mei nanti sudah bisa dilaksanakan,” tuturnya. Dia menjelaskan, kalau tidak dilakukan penghematan BBM bersubsidi jenis premium, diperkirakan Jawa Tengah akan mengalami defisit.Sebab, kuota BBM jenis premium tahun ini di bawah realisasi konsumsi premium tahun lalu, yakni hanya 2,3 juta kilo liter.“Padahal tahun lalu realisasi penggunaan BBM jenis Premium di Jawa Tengah menembus hingga 2,7 juta kiloliter,” katanya.
Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah Wasiman mengaku setuju sepenuhnya dengan pembatasan BBM bersubsidi tersebut. Menurutnya, pemberian BBM bersubsidi harus difokuskan kepada rakyat kecil.Wasiman menyatakan,untuk membatasi pemakaian BBM, pemerintah juga harus melakukan pembatasan pemakaian kendaraan bermotor, di saat yang sama pemerintah juga harus membenahi transportasi massal.
Sementara, Ekonom Universitas Sultan Agung (Unisula) Semarang, Ali Shahab mengemukakan, untuk mengendalikan konsumsi premium, mobil-mobil keluaran tahun 2005 ke atas harus menggunakan BBM jenis pertamax.“Premium jangan dinaikkan.Tetapi harus tetap dicarikan alternatif terbaiknya, supaya rakyat kecil sama-sama menikmati,” katanya.
“Kebijakan ini masih dalam perencanaan,saat ini masih kami godok agar penggunaan BBM bisa ditekan.Sebab,jatah BBM untuk Jawa Tengah semakin menipis,sementara jumlah kendaraan terus meningkat,” kata Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Jawa Tengah Teguh, Dwi Paryono saat dialog pembatasan BBM bersubsidi yang diselenggarakan SINDO Radio di Semarang kemarin.
Pembatasan jam operasional SPBU itu tidak dilaksanakan secara bersamaan, tetapi bergantian sesuai dengan jadwal dan tempat yang ditentukan. Selain itu,pembelian BBM bersubsidi rencananya juga akan dibatasi maksimal lima liter per hari untuk setiap kendaraan. “Jadi setiap dispenser SPBU akan kita batasi, maksimal lima liter. Dengan begitu diharapkan bisa menekan konsumsi BBM,”imbuhnya.
Sedangkan untuk mobil pelat merah, lanjut dia, rencananya diwajibkan menggunakan bahan bakar pertamax. Namun, kendalanya nanti beban APBD menjadi membengkak. “Kalau pengendalian untuk mobil pemerintah saya kira lebih mudah, tinggal nanti kita komunikasikan dengan gubernur,” imbuhnya. Menurut Teguh, pembatasan itu dilakukan supaya penggunaan BBM bersubsidi bisa dihemat. Usulan formula itu nanti akan dimintakan persetujuan kepada pemerintah pusat.
“Kami sudah melakukan sosialisasi baik kepada pihak Pertamina maupun pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Tengah, diharapkan pada Mei nanti sudah bisa dilaksanakan,” tuturnya. Dia menjelaskan, kalau tidak dilakukan penghematan BBM bersubsidi jenis premium, diperkirakan Jawa Tengah akan mengalami defisit.Sebab, kuota BBM jenis premium tahun ini di bawah realisasi konsumsi premium tahun lalu, yakni hanya 2,3 juta kilo liter.“Padahal tahun lalu realisasi penggunaan BBM jenis Premium di Jawa Tengah menembus hingga 2,7 juta kiloliter,” katanya.
Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah Wasiman mengaku setuju sepenuhnya dengan pembatasan BBM bersubsidi tersebut. Menurutnya, pemberian BBM bersubsidi harus difokuskan kepada rakyat kecil.Wasiman menyatakan,untuk membatasi pemakaian BBM, pemerintah juga harus melakukan pembatasan pemakaian kendaraan bermotor, di saat yang sama pemerintah juga harus membenahi transportasi massal.
Sementara, Ekonom Universitas Sultan Agung (Unisula) Semarang, Ali Shahab mengemukakan, untuk mengendalikan konsumsi premium, mobil-mobil keluaran tahun 2005 ke atas harus menggunakan BBM jenis pertamax.“Premium jangan dinaikkan.Tetapi harus tetap dicarikan alternatif terbaiknya, supaya rakyat kecil sama-sama menikmati,” katanya.
()
Explore More