Gafeksi Sulsel waspadai liberalisasi logistik

Sindonews.com - Januari 2013 nanti, liberalisasi industri logistik di Indonesia dimulai. Kondisi ini diprediksi bakal menyulitkan pengusaha logistik lokal, khususnya Makassar.

Sekretaris Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) Sulsel, Andi Maruddani Pangerang mengatakan, Januari 2013 nanti, liberaliasi industri logisik dimulai di seluruh kawasan Asean.

Menurut dia, dengan berlakunya liberalisasi tersebut, semua pengusaha logistik di kawasan Asean bisa membuka bisnisnya di Indonesia. “Termasuk datang ke Makassar untuk berbisnis,” jelasnya, Kamis (19/4/2012).

Maruddani mengatakan, dengan modal besar yang dimiliki oleh perusahaan asing tersebut, maka berpeluang mematikan pengusaha lokal Sulsel yang memiliki modal minim. “Pengusaha logistik di Sulsel rata-rata bermodal minim,” katanya.

Makanya menurut dia, dibuatlah Peraturan Pemerintah (PP) No 8/2011 tentang angkutan multimoda. “Aturan ini dibuat supaya pengusaha menaikan modal usahanya dan bisa bersaing dengan pengusaha asing,” paparnya.

Dalam salah satu butir di PP tersebut dijelaskan, pengusaha multimoda wajib bermodal minimal 80.000 special drawing rights atau SDR. “Jika dikonversi dalam rupiah, SDR80.000 setara dengan Rp1,2 miliar,” ucapnya.

Maruddani menyebutkan, sulit bagi pengusaha Sulsel untuk mendapatkan dana sebanyak itu. Karena rata-rata bermodal minim. “Saat ini, anggota Gafeksi Sulsel mencapai 150 perusahaan,” jelasnya.

Jumlah itu terdiri atas pengusaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dan perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL). “Jika dilihat modalnya, tentu saja sangat pas-passan,” sebutnya.

Dia mengaku, jika tidak segera menambah modal usaha, maka pengusaha lokal bakal gulung tikar. “Kalau pengusaha logistik Singapura beroperasi di Makassar, tidak mungkin bisa disaingi,” paparnya. (bro)