Bulukumba segera bangun bandara

Sindonews.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba segera membangun bandara termewah pertama yang berada dikawasan Selatan Sulsel. Pasalnya, bandara yang dibangun diatas lahan seluas 150 hektar di Desa Ara, Kecamatan Bontobahari, akan melayani penerbangan Bali-Mataram.

"Warga Bulukumba patut berbangga karena daerah ini segera memiliki sebuah bandara yang nantinya akan menjadi daya tarik bagi setiap orang luar untuk datang berkunjung di daerah berjuluk Butta Panrita Lopi. "Lokasi bandara ini mengarah ke pantai Lemo-lemo Bontobahari. Ini akan menjadi ikon baru di daerah kami," ungkap Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan.

Dijelaskan, luas lokasi pembangunan bandara pertama dibagian Selatan Sulsel ini akan mengunakan sekitar 150 hektar lebih yang merupakan bagian tanah milik warga setempat. Oleh sebab itu, bupati berharap dalam proses pembebasan lahan diharapkan warga mengedepankan kepentingan umum dibanding pribadinya.

"Jangan sampai warga saling klaim lahan. Sebab, biasanya hal seperti ini rawan terjadi pada proses pembebasan," ujar mantan Bupati Puhowato ini.

Bahkan, dia mengingatkan kepada seluruh warga untuk tidak menggunakan jasa calo terhadap proses administrasi pembebasan tanah nantinya. Namun, diharapkan berkoordinasi langsung kepada kepala desa dan selanjutnya akan dikoordinasikan ke Camat setempat serta Bagian Pertanahan Pemkab Bulukumba. "Kami berharap jangan percaya dengan calo. Tetapi ada baiknya langsung berkoordinasi dengan kepala desa," harapnya.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Bulukumba Rosali A Liong mengemukakan, lokasi pembangunan bandara Bulukumba ini segera disurvey oleh menteri perhubungan pusat. Survey ini untuk mengetahui apakah lahan yang digunakan sudah cocok apa belum. Sebab, dikhawatirkan jangan sampai setelah ditetapkan lantas ditolak oleh pusat. "Tim survey dari pusat segera turun, kami berharap setelah itu sudah bisa dimulai pembangunannya," ungkapnya, belum lama ini.

Terpisah, Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba Mulyadi Mursali mengungkapkan, hingga saat ini, pihaknya belum menerima usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait apakah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau tidak. Bahkan, dalam program SKPD yang menangani pun belum memasukkan tahun ini.

"Kami belum menerima laporan dalam APBD. Tapi, kalau memang memungkinkan dialokasikan di APBD sah-sah saja. Yang penting tujuannya baik dan sudah melalui pengkajian," ujar Mulyadi. (ank)