Pemerintah plin-plan soal kebijakan BBM
Jum'at, 20 April 2012 - 20:01 WIB
Pemerintah plin-plan soal kebijakan BBM
A
A
A
Sindonews.com - Kebijakan pemerintah terkait dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai oleh kalangan pengamat terkesan plin-plan. Pemerintah diminta untuk tegas dalam mengambil kebijakan terkait BBM.
"Kalau pemerintah merasa kebijakan pembatasan itu dinilai sudah tepat ya harus dilaksanakan. Selama ini terkesan plin-plan dan tidak punya rasa percaya diri dalam memutuskan kebijakan. Sehingga mengurangi rasa kepercayaan masyarakat," kata pengamat Migas Ahmad Erani Yustika, kepada wartawan, Jum'at (20/4/2012).
Menurutnya, banyak kebijakan pemerintah yang batal hanya ada penentangan dari pihak-pihak tertentu. Ia mencontohkan ketika soal kenaikan harga BBM. Dalam kebijakan tersebut tertunda setelah ada demo besar-besaran dari mahasiswa dan masyarakat.
Selanjutnya, terkait pembatasan premium yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, apapun kebijakan pemerintah termasuk soal pembatasan BBM itu pasti akan mendapatkan pertentangan. Sebab, ada yang beranggapan bahwa pemilik mobil diatas 1.500 cc merupakan orang kaya. Sementara fakta yang ada orang yang tidak kaya juga bisa memiliki mobil dengan mesin di atas 1.500 CC.
"Kalau menurut saya, yang paling tegas, pemerintah melarang mobil pribadi untuk menggunakan premium bersubsidi. Rencana pembatasan premium yang menguat saat ini, terlalu banyak kerumitan,” ucap Guru Besar Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang ini.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan siap mengaplikasikan kebijakan pemerintah pusat di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk pembatasan BBM untuk 1.500 CC itu masih dibicarakan. "Kalau untuk buat edaran (Surat Edaran) aja siap," tandas Gubernur ketika dikonfirmasi.
Menyikapi aturan itu Gubernur menyebut ada yang bersifat himbauan dan tidak, semua aturan bersifat memiliki sangsi. Tujuannya adalah moralitas dapat tumbuh dan kesadaran. "Moralitas dapat tumbuh. Nggak panteslah mobil dengan kapasitas seperti itu menggunakan BBM Premium," tandasnya. (ank)
"Kalau pemerintah merasa kebijakan pembatasan itu dinilai sudah tepat ya harus dilaksanakan. Selama ini terkesan plin-plan dan tidak punya rasa percaya diri dalam memutuskan kebijakan. Sehingga mengurangi rasa kepercayaan masyarakat," kata pengamat Migas Ahmad Erani Yustika, kepada wartawan, Jum'at (20/4/2012).
Menurutnya, banyak kebijakan pemerintah yang batal hanya ada penentangan dari pihak-pihak tertentu. Ia mencontohkan ketika soal kenaikan harga BBM. Dalam kebijakan tersebut tertunda setelah ada demo besar-besaran dari mahasiswa dan masyarakat.
Selanjutnya, terkait pembatasan premium yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, apapun kebijakan pemerintah termasuk soal pembatasan BBM itu pasti akan mendapatkan pertentangan. Sebab, ada yang beranggapan bahwa pemilik mobil diatas 1.500 cc merupakan orang kaya. Sementara fakta yang ada orang yang tidak kaya juga bisa memiliki mobil dengan mesin di atas 1.500 CC.
"Kalau menurut saya, yang paling tegas, pemerintah melarang mobil pribadi untuk menggunakan premium bersubsidi. Rencana pembatasan premium yang menguat saat ini, terlalu banyak kerumitan,” ucap Guru Besar Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang ini.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan siap mengaplikasikan kebijakan pemerintah pusat di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk pembatasan BBM untuk 1.500 CC itu masih dibicarakan. "Kalau untuk buat edaran (Surat Edaran) aja siap," tandas Gubernur ketika dikonfirmasi.
Menyikapi aturan itu Gubernur menyebut ada yang bersifat himbauan dan tidak, semua aturan bersifat memiliki sangsi. Tujuannya adalah moralitas dapat tumbuh dan kesadaran. "Moralitas dapat tumbuh. Nggak panteslah mobil dengan kapasitas seperti itu menggunakan BBM Premium," tandasnya. (ank)
()
