Tanpa pembatasan, konsumsi BBM bisa tembus 80 juta KL
Tanpa pembatasan, konsumsi BBM bisa tembus 80 juta KL
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat Ekonom Ikhsan Modjo mengatakan tahun 2014, konsumsi BBM akan mencapai 80 juta KL. Hal tersebut, terjadi jika mulai dari sekarang, tidak dilakukan langkah pengendalian.
"Tahun 2010 itu 20 juta KL, sekarang sudah 40 juta KL, di 2013 bisa saja akan menjadi 60 juta KL, dan di 2014 bisa mencapai 80 juta KL. Makanya lakukan pengendalian BBM," ungkapnya pada acara Polemik, Sindo Radio, Warung daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (21/4/2012).
Dia mengatakan, pembatasan merupakan salah satu pilihan yang rasional, setelah opsi kenaikan harga BBM bersubsidi tidak disetujui oleh DPR akhir Maret lalu.
Kemudian selain itu dengan adanya pengendalian atau pembatasan BBM maka akan ada penataan distribusi yang lebih bagus. "Penataan distribusi akan lebih mudah dan bagus nantinya,"tegasnya.
Ihsan memastikan kebijakan ini sudah tertera dalam Undang-undang, sehingga tidak ada alasan untuk melarang konsep pembatasan ini di eksekusi.
"UU APBN sudah jelas untuk pembtasan dari tahun 2009 sampai dengan sekarang. Itu memuat pemerintah berhak melakukan kebijakan terhadap pengendalian BBM,"tandasnya.
Anggota Partai Demokrat tersebut mengungkapkan, juga telah memberikan usulan kepada Pemerintah, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memlih keputusan yang tepat.
"Kepada presiden sudah kita ajukan usulan baik secara Tertulis dan lisan. Kita sama-sama paham konsumsi BBM ini melonjak. Ini masalah, maka dari itu ini harus dicari solusi,"pungkasnya.
"Tahun 2010 itu 20 juta KL, sekarang sudah 40 juta KL, di 2013 bisa saja akan menjadi 60 juta KL, dan di 2014 bisa mencapai 80 juta KL. Makanya lakukan pengendalian BBM," ungkapnya pada acara Polemik, Sindo Radio, Warung daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (21/4/2012).
Dia mengatakan, pembatasan merupakan salah satu pilihan yang rasional, setelah opsi kenaikan harga BBM bersubsidi tidak disetujui oleh DPR akhir Maret lalu.
Kemudian selain itu dengan adanya pengendalian atau pembatasan BBM maka akan ada penataan distribusi yang lebih bagus. "Penataan distribusi akan lebih mudah dan bagus nantinya,"tegasnya.
Ihsan memastikan kebijakan ini sudah tertera dalam Undang-undang, sehingga tidak ada alasan untuk melarang konsep pembatasan ini di eksekusi.
"UU APBN sudah jelas untuk pembtasan dari tahun 2009 sampai dengan sekarang. Itu memuat pemerintah berhak melakukan kebijakan terhadap pengendalian BBM,"tandasnya.
Anggota Partai Demokrat tersebut mengungkapkan, juga telah memberikan usulan kepada Pemerintah, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memlih keputusan yang tepat.
"Kepada presiden sudah kita ajukan usulan baik secara Tertulis dan lisan. Kita sama-sama paham konsumsi BBM ini melonjak. Ini masalah, maka dari itu ini harus dicari solusi,"pungkasnya.
()
Explore More