Kuota BBM jebol, Jero salahkan Pemda
Senin, 23 April 2012 - 13:12 WIB
Kuota BBM jebol, Jero salahkan Pemda
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengimbau kepada seluruh para pimpinan Pemerintah Propinsi dan Daerah untuk mempercepat proses pendirian SPBG, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk menjaga kuota BBM dan mendorong konversi ke gas.
"IMB untuk SPBG dipermudah. Kalau perlu seminggu selesai," tegas Jero dalam konferensi pers di kantornya usai penandatangan nota kesepahaman gas bumi untuk sektor transportasi, di Jakarta, Senin (23/4/2012).
Salah satu kota yang dijadikan contoh oleh Jero adalah Jakarta. Dia mengatakan, untuk mengurus pendirian SPBG di Jakarta, harus membutuhkan 17 tanda tangan. Sehingga, waktunya menjadi sangat lama.
"Katanya di Jakarta, sulit untuk ngurus IMB. Perlu 17 tanda tangan. Keburu saya berhenti nanti. Jika terlalu lama minta ijin ini itu dan segala macam, keburu lebaran. Lebaran lagi, lebaran lagi, gak jadi-jadi itu SPBG," jelasnya.
Jero mengakui, bahwa Menteri tidak ada hak untuk memberikan perintah terhadap para Gubernur, Walikota ataupun Bupati. Akan tetapi, para pemimpin tersebut harus ikut mensukseskan rencana ini. "Kalau perlu dijadikan kampanye untuk gubernur," pungkasnya.
Selain itu, masih dalam rangka pengendalian BBM bersubsidi. Jero juga meminta agar setiap pemprov dan pemda juga ikut menjaga kuota agar tidak jebol.
"Jangan cuma datang ke BPH Migas terus minta kuota BBM di daerahnya, tapi masih ada mobil bagus pakai premium. Mari kita jaga, supaya tidak jebol. Ini kan nanti yang disalahkan SBY, sedikit-sedikit yang salah SBY, padahal Gubernurnya yang tidak bisa menjaga kuota," pungkas Jero. (ank)
"IMB untuk SPBG dipermudah. Kalau perlu seminggu selesai," tegas Jero dalam konferensi pers di kantornya usai penandatangan nota kesepahaman gas bumi untuk sektor transportasi, di Jakarta, Senin (23/4/2012).
Salah satu kota yang dijadikan contoh oleh Jero adalah Jakarta. Dia mengatakan, untuk mengurus pendirian SPBG di Jakarta, harus membutuhkan 17 tanda tangan. Sehingga, waktunya menjadi sangat lama.
"Katanya di Jakarta, sulit untuk ngurus IMB. Perlu 17 tanda tangan. Keburu saya berhenti nanti. Jika terlalu lama minta ijin ini itu dan segala macam, keburu lebaran. Lebaran lagi, lebaran lagi, gak jadi-jadi itu SPBG," jelasnya.
Jero mengakui, bahwa Menteri tidak ada hak untuk memberikan perintah terhadap para Gubernur, Walikota ataupun Bupati. Akan tetapi, para pemimpin tersebut harus ikut mensukseskan rencana ini. "Kalau perlu dijadikan kampanye untuk gubernur," pungkasnya.
Selain itu, masih dalam rangka pengendalian BBM bersubsidi. Jero juga meminta agar setiap pemprov dan pemda juga ikut menjaga kuota agar tidak jebol.
"Jangan cuma datang ke BPH Migas terus minta kuota BBM di daerahnya, tapi masih ada mobil bagus pakai premium. Mari kita jaga, supaya tidak jebol. Ini kan nanti yang disalahkan SBY, sedikit-sedikit yang salah SBY, padahal Gubernurnya yang tidak bisa menjaga kuota," pungkas Jero. (ank)
()
