Petani desak penentuan HPP gula

Senin, 23 April 2012 - 20:12 WIB
Petani desak penentuan HPP gula
Petani desak penentuan HPP gula
A A A


Sindonews.com - Kalangan petani tebu mendesak pemerintah segera menetapkan harga patokan pemerintah (HPP) gula sebelum musim giling tiba. Lambannya penetapan HPP ini akan menjadikan petani tebu bimbang dalam menentukan dan menghitung laba rugi tanaman tebu yang segera dipanen.

Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) PG Kedawoeng, Mawardi, mengungkapkan, hingga beberapa pekan sebelum masa giling tebu dilaksanakan yakni 12 Mei mendatang, pemerintah belum juga menetapkan HPP gula. Menurutnya, penetapan HPP gula harus lebih tinggi dibanding tahun 2011 lalu yang sebesar Rp7.000/Kg.

"Sesuai perhitungan petani, HPP tahun ini minimal mencapai Rp8.500/Kg. Jika HPP gula sama seperti tahun lalu sebesar Rp7.000/Kg, petani akan mengalami kerugian. Karena komponen biaya tenaga kerja dan pupuk yang banyak terjadi kenaikan," kata Mawardi, seusai menerima kunjungan Michael, peneliti gula dari BSES Australia.

Selain penetapan HPP, APTR juga mendesak agar pemerintah segera menghentikan impor gula yang saat ini baru beredar di pasaran sebanyak 60.000 ton atau 25 persen dari jumlah total 240.000 ton. Mengacu SK Menperindag No 527 tahun 2004, impor gula ini harus dihentikan satu bulan sebelum dan sesudah masa giling tebu.

"Kami minta pemerintah konsisten dalam menerapkan aturan yang dibuat. Jika kran impor gula masih terus dibuka bersamaan dengan masa giling tebu, petani kembali akan mengalami kerugian," tandas Mawardi.

Sementara itu, dalam kunjungannya ke kebun tebu rakyat, Michael mengungkapkan bahwa industrialisasi tebu di Australia tetap mengedepankan dan melestarikan lingkungan. Bahkan untuk program kelestarian lingkungan ini, pemerintah federal memberikan subsidi 50 persen dari kebutuhan normalisasi lahan yang tercemar insektisida.

"Pemerintah federal mengalokasikan anggaran 50 persen dari kebutuhan untuk menormalisasi lingkungan yang diduga tercemar insektisida. Dalam hal pemupukan tanaman, juga dilakukan dalam ambang batas tertentu. Sehingga pasokan dan sumber air tetap terjaga kelestariannya," kata Michael. (bro)
()
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.6630 seconds (0.1#10.140)