Pemerintah diminta jangan buru-buru batasi BBM

Sindonews.com - Pemerintah diminta tidak terburu-buru memberlakukan kebijakan pembatasan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Konsep pembatasan harus benar-benar matang agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mencontohkan, rencana pemasangan stiker pada kendaraan yang berhak menggunakan BBM bersubsidi merupakan langkah tergesagesa. “Stiker itu kan gampang dipalsukan,” ujarnya di Jakarta kemarin.

Pemerintah berencana melakukan pembatasan mulai Mei mendatang demi menjaga konsumsi BBM bersubsidi pada level 40 juta kiloliter seperti yang ditetapkan dalam APBNP 2012. Tanpa pengendalian konsumsi BBM bersubsidi dikhawatirkan melonjak hingga mencapai 47 juta kiloliter.

Dalam rencana kebijakan ini mobil pribadi berkapasitas 1.500 cc ke atas dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Untuk memudahkan petugas SPBU, mobil 1.500 cc ke bawah akan dipasangi stiker.

Pri Agung mengingatkan, pembatasan konsumsi BBM bersubsidi merupakan kebijakan publik,s ehingga harus dipikirkan secara mendalam. “Jangan memilih gampangnya saja. Sekadar cc, lalu digabungkan dengan tahun, terus pakai stiker, ini kan terlihat gampang,” gugatnya.

Dia mengusulkan pembedaan mobil lebih baik menggunakan pelat nomor agar sulit dipalsukan. Semisal, untuk mobil yang masih boleh mengonsumsi BBM bersubsidi, pelat nomornya diberi warna tertentu. “Nanti masyarakat tinggal mengurus ke kepolisian. Ada inisiatif untuk mengurus itu,” paparnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengakui pengawasan program pembatasan tidak mudah dilakukan lantaran banyak petugas SPBU tidak mengetahui jenis-jenis mobil. Karena itu pemerintah akan bekerja sama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) serta kepolisian. Dia berharap BPH Migas dapat merancang stiker yang tidak mudah dipalsukan. “Stiker khusus agar jangan ditiru dan di palsu,” katanya.

Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim sebelumnya memastikan akan menggunakan mekanisme manual dengan penempelan stiker elektronik dalam program pembatasan BBM bersubsidi. BPH Migas sedang menyiapkan perlengkapan teknis untuk merealisasikan program pembatasan BBM subsidi. “Waktunya sangat mepet, sehingga jalan satu-satunya menggunakan stiker,” ujarnya.

Diberlakukan Bertahap

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Evita Herawati Legowo mengungkapkan, program pembatasan BBM bersubsidi akan diberlakukan secara bertahap. Untuk Mei mendatang, pembatasan baru diterapkan untuk mobil dinas pemerintah. Sedangkan bagi mobil pribadi dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas kemungkinan baru diberlakukan Agustus 2012.

“Setelah mobil dinas dulu diterapkan pada Mei, 60-90 hari kemudian baru Jabodetabek (1.500 cc ke atas) dan 40 hari kemudian baru diterapkan di Jawa-Bali,” ujar Evita.

Menurut Evita, pembatasan BBM ini dilakukan untuk menekan laju konsumsi BBM bersubsidi yang diperkirakan mencapai 47 juta kiloliter. Dengan pengendalian, diharapkan konsumsi BBM bisa mencapai 41-42 juta kiloliter. “Yang kena pembatasan 1.500 cc, 1.400 tidak. Hitungannya 1.500 cc ke atas, termasuk 1.501 cc, kalau 1.498 cc tidak,” paparnya.

Dia menambahkan, pemerintah menyiapkan sembilan inisiatif dalam melaksanakan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Penempelan stiker khusus bagi mobil dengan kapasitas silinder di bawah 1.500 cc merupakan salah satu inisiatif yang dikaji. Jika penerapan stiker ini diterapkan, hanya mobil di bawah 1.500 cc yang berhak memakai BBM bersubsidi. “Masih belum tuntas (pembahasannya), tapi kami rencanakan. Nanti yang berhak itu mengambil stiker supaya memudahkan waktu pengisiannya,” tutur Evita.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan sembilan inisiatif yang telah disiapkan pemerintah tengah dikaji dampaknya, termasuk dari sisi keuangan negara. Kebijakan tersebut nantinya akan dijalankan penuh oleh Kementerian ESDM. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut sembilan kebijakan yang akan diambil pemerintah.

“Kurang lebih ada sembilan inisiatif yang akan dijalankan, jadi kita mesti menunggu semua exercise. Nanti kita akan lihat dampak keuangannya,” ujarnya.

Agus Marto meyakini pembatasan BBM tidak akan terlalu berpengaruh besar terhadap laju inflasi di Indonesia. Mantan Dirut Bank Mandiri tersebut yakin inflasi tidak akan melewati angka 6,8 persen seperti yang ditetapkan dalam APBNP 2012. “Yang sekarang kami pegang inflasi ada di angka 6,8 persen, seperti yang kita anggarkan,” ucapnya.

Dia juga berharap pembatasan akan menekan pemakaian BBM bersubsidi sehingga pemakaiannya tidak melampaui 40 juta kiloliter. Kalaupun melewati, angkanya tidak lebih dari 42 juta kiloliter. (ank)