Penggunaan BBM nonsubsidi justru bebani APBD
Rabu, 25 April 2012 - 16:06 WIB
Penggunaan BBM nonsubsidi justru bebani APBD
A
A
A
Sindonews.com - Intruksi pemerintah pusat yang mewajibkan kendaraan dinas menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax atau non subsidi, tidak hanya dianggap membingungkan, tapi dipastikan akan membebani anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
Wajibnya kendaraan dinas menggunakan BBM non subsidi, pun dianggap tidak akan menyelesaikan masalah penghematan. Penggunaan BBM non subsidi bagi mobil dinas, merupakan instruksi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait penghematan energi yang diberlakukan secara bertahap. Tahap awal di Pulau Jawa dan Bali, dan akan berlaku di seluruh Indonesia pada Mei 2012 mendatang.
Anggota DPRD dari komisi II H Kaharuddin mengaku bingung dengan aturan dan kebijakan pemerintah pusat yang tidak konsisten lantaran kerap berubah-ubah. Termasuk keharusan mobil plat merah menggunakan BBM tanpa subsidi.
"Kita juga masih bingung karena kami belum menerima petunjuk teknis terkait rencana pemerintah pusat tersebut. Belum jelas bagaimana teknis pengadaannya nanti," kata Anggota DPRD dari komisi II H Kaharuddin, Rabu (25/4/2012).
Penggunakan Petramax bagi mobil dinas, kata legislator Golkar ini, tidak hanya akan membebani tapi juga akan mengacaukan APBD. Pasalnya, kata dia, akan terjadi pembengkakan pada APBD lantaran biaya BBM yang telah dianggarkan pada APBD untuk tahun 2012, menggunakan standar Rp4.500 perliter.
"Bukannya menghemat, penggunaan Petramax untuk mobil dinas justru akan berdampak pada APBD. Jelas saja untuk menutupi kekurangan dana atas peralihan penggunaan BBM bersubsidi ke BBM tanpa subsidi, akan menguras anggaran pada APBD perubahan. Dan seluruh daerah akan mengalami hal yang sama," katanya.
Kendaraan dinas dengan BBM non subsidi, kata Kaharuddin lagi, akan mengakibatkan pembengkakan anggaran. Praktis, katanya lagi, alasan penghematan yang disampaikan pemerintah pusat, akan patah seiring semakin besarnya patokan anggaran yang akan diposting pada APBD untuk kebutuhan BBM.
"Jangan berharap kebijakan ini bisa mengatasi masalah penghematan. Tapi yang akan terjadi justru sebaliknya karena tentu itu juga akan berdampak pada kinerja aparatur," tegasnya.
Terpisah, Kabag Umum Pemkot Parepare Andi Lufti mengaku belum mengetahui secara tehnis penerapan penggunaan BBM Petramax untuk kendaraan dinas dalam lingkup Sekretariat Pemkot Parepare.
"Kami belum tahu pasti soal itu. Karena kami juga belum menerima petunjuk tehnis terkait penggunaan BBM non subsidi untuk seluruh mobil dinas," tandasnya.
Wajibnya kendaraan dinas menggunakan BBM non subsidi, pun dianggap tidak akan menyelesaikan masalah penghematan. Penggunaan BBM non subsidi bagi mobil dinas, merupakan instruksi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait penghematan energi yang diberlakukan secara bertahap. Tahap awal di Pulau Jawa dan Bali, dan akan berlaku di seluruh Indonesia pada Mei 2012 mendatang.
Anggota DPRD dari komisi II H Kaharuddin mengaku bingung dengan aturan dan kebijakan pemerintah pusat yang tidak konsisten lantaran kerap berubah-ubah. Termasuk keharusan mobil plat merah menggunakan BBM tanpa subsidi.
"Kita juga masih bingung karena kami belum menerima petunjuk teknis terkait rencana pemerintah pusat tersebut. Belum jelas bagaimana teknis pengadaannya nanti," kata Anggota DPRD dari komisi II H Kaharuddin, Rabu (25/4/2012).
Penggunakan Petramax bagi mobil dinas, kata legislator Golkar ini, tidak hanya akan membebani tapi juga akan mengacaukan APBD. Pasalnya, kata dia, akan terjadi pembengkakan pada APBD lantaran biaya BBM yang telah dianggarkan pada APBD untuk tahun 2012, menggunakan standar Rp4.500 perliter.
"Bukannya menghemat, penggunaan Petramax untuk mobil dinas justru akan berdampak pada APBD. Jelas saja untuk menutupi kekurangan dana atas peralihan penggunaan BBM bersubsidi ke BBM tanpa subsidi, akan menguras anggaran pada APBD perubahan. Dan seluruh daerah akan mengalami hal yang sama," katanya.
Kendaraan dinas dengan BBM non subsidi, kata Kaharuddin lagi, akan mengakibatkan pembengkakan anggaran. Praktis, katanya lagi, alasan penghematan yang disampaikan pemerintah pusat, akan patah seiring semakin besarnya patokan anggaran yang akan diposting pada APBD untuk kebutuhan BBM.
"Jangan berharap kebijakan ini bisa mengatasi masalah penghematan. Tapi yang akan terjadi justru sebaliknya karena tentu itu juga akan berdampak pada kinerja aparatur," tegasnya.
Terpisah, Kabag Umum Pemkot Parepare Andi Lufti mengaku belum mengetahui secara tehnis penerapan penggunaan BBM Petramax untuk kendaraan dinas dalam lingkup Sekretariat Pemkot Parepare.
"Kami belum tahu pasti soal itu. Karena kami juga belum menerima petunjuk tehnis terkait penggunaan BBM non subsidi untuk seluruh mobil dinas," tandasnya.
()
