Penghasilan tak kena pajak diusulkan Rp24 juta/tahun
Sabtu, 28 April 2012 - 11:06 WIB
Penghasilan tak kena pajak diusulkan Rp24 juta/tahun
A
A
A
Sindonews.com – Pemerintah berencana menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bagi pekerja dari Rp15,8 juta per tahun menjadi Rp24 juta per tahun.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sambutannya pada peresmian rumah susun sejahtera sewa (rusunawa) Jamsostek di Kabil,Batam mengatakan, rencana kenaikan batas PTKP tersebut saat ini sedang dimintakan persetujuan dari DPR.”Saya pikir untuk kesejahteraan pekerja, DPR akan menyetujui kebijakan ini,”ujar Presiden, kemarin.
Hadir juga dalam acara tersebut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, dan jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.
Menurut SBY, kenaikan batas penghasilan yang kena pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk lebih menyejahterakan pekerja. Selain itu,kebijakan tersebut juga merupakan hadiah bagi buruh yang akan merayakan Hari Buruh Sedunia pada 1 Mei mendatang. “Kalau gajinya di atas itu (Rp24 juta),yahharus bayar pajaklah,”kata Presiden. Presiden menegaskan,di negeri ini upah dan penghasilan harus makin baik ke depan.
Dia berharap perbaikan tersebut jangan sekadar cita-cita, tetapi juga harus diwujudkan. “Komponen kesejahteraan pekerja yakni upah harus mencukupi kehidupan yang layak. Fasilitas perumahan, beasiswa, kesehatan yang akan disesuaikan dengan SJSN (sistem jaminan sosial nasional),”ungkapnya. Dalam pembangunan rumah pekerja, lanjut Presiden, Jamsostek memiliki peran penting dalam pembangunan perumahan pekerja.
SBY menegaskan agar pembangunan rumah pekerja bisa dilakukan di daerah dan kota lain di seluruh Tanah Air. Selain rumah susun, Presiden mengatakan, pemerintah juga akan membangun rumah sakit pekerja.Dalam waktu 2,5 tahun rencana tersebut diharapkan bisa diwujudkan. Menteri BUMN, Menakertrans, dan Jamsostek sudah diajak bicara.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sambutannya pada peresmian rumah susun sejahtera sewa (rusunawa) Jamsostek di Kabil,Batam mengatakan, rencana kenaikan batas PTKP tersebut saat ini sedang dimintakan persetujuan dari DPR.”Saya pikir untuk kesejahteraan pekerja, DPR akan menyetujui kebijakan ini,”ujar Presiden, kemarin.
Hadir juga dalam acara tersebut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, dan jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.
Menurut SBY, kenaikan batas penghasilan yang kena pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk lebih menyejahterakan pekerja. Selain itu,kebijakan tersebut juga merupakan hadiah bagi buruh yang akan merayakan Hari Buruh Sedunia pada 1 Mei mendatang. “Kalau gajinya di atas itu (Rp24 juta),yahharus bayar pajaklah,”kata Presiden. Presiden menegaskan,di negeri ini upah dan penghasilan harus makin baik ke depan.
Dia berharap perbaikan tersebut jangan sekadar cita-cita, tetapi juga harus diwujudkan. “Komponen kesejahteraan pekerja yakni upah harus mencukupi kehidupan yang layak. Fasilitas perumahan, beasiswa, kesehatan yang akan disesuaikan dengan SJSN (sistem jaminan sosial nasional),”ungkapnya. Dalam pembangunan rumah pekerja, lanjut Presiden, Jamsostek memiliki peran penting dalam pembangunan perumahan pekerja.
SBY menegaskan agar pembangunan rumah pekerja bisa dilakukan di daerah dan kota lain di seluruh Tanah Air. Selain rumah susun, Presiden mengatakan, pemerintah juga akan membangun rumah sakit pekerja.Dalam waktu 2,5 tahun rencana tersebut diharapkan bisa diwujudkan. Menteri BUMN, Menakertrans, dan Jamsostek sudah diajak bicara.
()
