Pembatasan BBM akan picu rating S&P
Sabtu, 28 April 2012 - 11:48 WIB
Pembatasan BBM akan picu rating S&P
A
A
A
Sindonews.com - Direktur Group Kebijakan Moneter BI Juda Agung optimis jika pemerintah mengumumkan aturan pengendalian Bahan Bahar Minyak (BBM) bersubsidi dalam waktu dekat, maka lembaga rating Standart and Poors (S&P) akan memberikan penilaian yang bagus untuk Indonesia.
"Kita optimis jika langkah pengendalian BBM itu diumumkan, S&P bakal berikan rating seperti dua lembaga sebelumnya," ujar Juda dalam paparannya, di Grand Royal Panghegar, Bandung, Sabtu (28/4/2012).
Dia menambahkan, S&P sebenarnya datang pada waktu yang tidak tepat. Dimana negara sedang kisruh dengan polemik kenaikan BBM bersubsidi. "Dia datang pas ribut BBM," tegasnya.
Maka dari itu dalam situasi normal, secara fundamental Juda mengatakan bahwa tidak ada alasan S&P untuk tidak menaikan rating. "Secara fundamental tidak ada alasan untuk tidak menaikan rating kita," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyatakan alasan S&P belum memberikan rating investasi sampai saat ini adalah tidak berhasilnya pemerintah dalam menaikkan harga BBM bersubsidi yang direncanakan 1 April lalu.
Seharusnya hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan yang mutlak, karena masih banyak hal positif lainnya. seperti, misalnya konsentrasi Indonesia dalam menjaga defisit sesuai dengan Undang-undang dan kemudian adalah fiskal yang tergolong sehat.
"Kalau dalam konteks kita sudah bisa menunjukkan kehati-hatian, ya semestinya dibandingkan di negara-negara seluruh dunia ini, itu mudah-mudahan bisa membuahkan persepsi dan opini yang lebih positif," jelas Gita. (ank)
"Kita optimis jika langkah pengendalian BBM itu diumumkan, S&P bakal berikan rating seperti dua lembaga sebelumnya," ujar Juda dalam paparannya, di Grand Royal Panghegar, Bandung, Sabtu (28/4/2012).
Dia menambahkan, S&P sebenarnya datang pada waktu yang tidak tepat. Dimana negara sedang kisruh dengan polemik kenaikan BBM bersubsidi. "Dia datang pas ribut BBM," tegasnya.
Maka dari itu dalam situasi normal, secara fundamental Juda mengatakan bahwa tidak ada alasan S&P untuk tidak menaikan rating. "Secara fundamental tidak ada alasan untuk tidak menaikan rating kita," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyatakan alasan S&P belum memberikan rating investasi sampai saat ini adalah tidak berhasilnya pemerintah dalam menaikkan harga BBM bersubsidi yang direncanakan 1 April lalu.
Seharusnya hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan yang mutlak, karena masih banyak hal positif lainnya. seperti, misalnya konsentrasi Indonesia dalam menjaga defisit sesuai dengan Undang-undang dan kemudian adalah fiskal yang tergolong sehat.
"Kalau dalam konteks kita sudah bisa menunjukkan kehati-hatian, ya semestinya dibandingkan di negara-negara seluruh dunia ini, itu mudah-mudahan bisa membuahkan persepsi dan opini yang lebih positif," jelas Gita. (ank)
()
