2013, masyarakat Bali nikmati jalan tol

Sindonews.com - Proyek Pembangunan jalan tol Denpasar-Kuta-Nusa Dua terus dikebut dan dipastikan pada bulan Juli 2013 masyarakat sudah bisa menikmati layanan jalan tol yang melintas di atas hutan mangrove.

“Saat ini pengerjaan sudah dimulai dan kita akan kebut dalam setahun karena itu dipastikan pada Juli Tahun 2013 masyarakat Bali sudah bisa menggunakan jalan tol," tegas Direktur Utama PT Jasamarga Bali Tol Akhmad Tito Karim, di Denpasar, Sabtu (28/4/2012).

Guna terwujudnya rencana proyek tersebut, pihaknya mengharapkan dukungan semua pihak agar pembangunan bisa berjalan sebagaimana mestinya,” harapnya.

Proyek keroyokan yang diprakarasi tujuh BUMN dengan peletakan batu pertama oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Joko Kirmanto pada 21 Desember 2011 lalu, saat ini terus dikerjakan.

Pengerjaan proyek dikerjakan secara serentak baik di darat maupun di laut. Sejumlah peralatan berat seperti crane, spun pile terus dioperasikan siang dan malam. Khusus untuk di laut, telah dirancang pengerjaannya baik dalam menghadapi pasang surut maupun saat air laut naik.

PT Jasamarga Bali Tol bersama para kontraktor dan konsultan bekerja secara simultan mulai penyiapan lahan untuk menempatkan material, mengukur dan menetapkan titik-titik pemancangan tiang juga spun pile termasuk menyiapkan kapal pontoon.

"Ada 18 ribuan tiang dipancang setinggi 15 meter sepanjang 12 kilo di atas permukaan laut mulai dari Benoa-Ngurah Rai-Nusa Dua. Lintas jalan sudah ditentukan dan sekarang tinggal pengerjaan saja,” ujarnya.

"Ini satu-satunya jalan tol di Indonesia yang sebagian besar mengambil lahan di atas laut, dengan lebar jalan 24 meter, jalan tol ini dibuat tiga lajur termasuk satu lajur khusus untuk sepeda motor,” kata Akhmad Tito.

Dia menambahkan, panjang jalan tol ini mencapai 10 kilometer di atas laut dan sekitar dua kilometer jalan darat yang sekaligus menjadi akses pelabuhan Benoa. Ketinggian jalan rata-rata dua meter di atas permukaan air.

Diakuinya, ada sedikit ganjalan terkait kelancaran pembangunan tol tersebut yakni soal pembebasan lahan. Untuk masalah ini, Jasamarga menyerahkan sepenuhnya Pemprov Bali dan Pemkab Badung selaku pemilik saham pada tol tersebut untuk mencari jalan keluarnya.

"Pemerintah daerah diberikan kewenangan menanganai pembebasan tanah yang diharapkan agar lebih cepat diselesaikan secara wajar dan kekeluargaan," katanya. (ank)