Asas resiprokal perbankan harus terus diperjuangkan
Senin, 30 April 2012 - 17:27 WIB
Asas resiprokal perbankan harus terus diperjuangkan
A
A
A
Sindonews.com - Perbankan nasional terus mendesak Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk terus memperjuangkan asas resiprokal mengingat begitu mudahnya bank asing berekspansi di Indonesia. Asas kesetaraan ini harus diterapkan karena kemampuan industri perbankan Indonesia setara dengan perbankan di luar negeri dalam mengelola keuangan.
"Bank-bank Indonesia kalau ingin buka cabang di luar negeri diperlakukan tidak adil, ada sejumlah persyaratan yang mengganjal," ujar Direktur Utama Bank BJB Bien Subiantoro, di Hotel Four Season, Jakarta, Senin (30/4/2012).
Menurut Bien, pembahasan soal asas kesetaraan harus dimulai dengan Singapura, karena bank Singapura banyak beroperasi di Indonesia. "Setelah Singapura, baru negara lain," tegasnya.
Sebenarnya, menurut Bien, pembatasan izin usaha bank nasional di luar negeri oleh beberapa negara sangat tidak relevan, karena menurut Bien kemampuan perbankan nasional dalam mengelola keuangan tidak perlu diragukan lagi. Menurutnya, perbankan nasional sangat tangguh dalam menghadapi krisis global.
"Jadi, sangat tidak masuk akal jika otoritas bank di luar negeri selalu menganggap risiko perbankan Indonesia sangat besar, kita dianggap warga kelas dua dan negara dengan perbankan yang berisiko, padahal kita sangat bagus mengelola bank," jelas Bien.
Bien pun meminta BI untuk berani menerapkan one on one agreement dengan bank asing. Artinya, apabila ada satu cabang bank Singapura buka di India maka India juga membuka satu cabang di Singapura, termasuk mesin ATM-nya.
"Kita bisa lihat di Bandara Changi Singapura, ATM State Bank of India sangat banyak, sementara bank nasional kita tidak satu pun ada disana. Padahal mereka punya cabang di Indonesia banyak sekali, dan mestinya kita bisa menerapkan ini dengan mereka," pungkas Bien.
"Bank-bank Indonesia kalau ingin buka cabang di luar negeri diperlakukan tidak adil, ada sejumlah persyaratan yang mengganjal," ujar Direktur Utama Bank BJB Bien Subiantoro, di Hotel Four Season, Jakarta, Senin (30/4/2012).
Menurut Bien, pembahasan soal asas kesetaraan harus dimulai dengan Singapura, karena bank Singapura banyak beroperasi di Indonesia. "Setelah Singapura, baru negara lain," tegasnya.
Sebenarnya, menurut Bien, pembatasan izin usaha bank nasional di luar negeri oleh beberapa negara sangat tidak relevan, karena menurut Bien kemampuan perbankan nasional dalam mengelola keuangan tidak perlu diragukan lagi. Menurutnya, perbankan nasional sangat tangguh dalam menghadapi krisis global.
"Jadi, sangat tidak masuk akal jika otoritas bank di luar negeri selalu menganggap risiko perbankan Indonesia sangat besar, kita dianggap warga kelas dua dan negara dengan perbankan yang berisiko, padahal kita sangat bagus mengelola bank," jelas Bien.
Bien pun meminta BI untuk berani menerapkan one on one agreement dengan bank asing. Artinya, apabila ada satu cabang bank Singapura buka di India maka India juga membuka satu cabang di Singapura, termasuk mesin ATM-nya.
"Kita bisa lihat di Bandara Changi Singapura, ATM State Bank of India sangat banyak, sementara bank nasional kita tidak satu pun ada disana. Padahal mereka punya cabang di Indonesia banyak sekali, dan mestinya kita bisa menerapkan ini dengan mereka," pungkas Bien.
()
