2012, subsidi BBM & LPG melonjak Rp234,2 T
Jum'at, 04 Mei 2012 - 15:18 WIB
2012, subsidi BBM & LPG melonjak Rp234,2 T
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan besaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG akan mencapai Rp234,2 triliun sampai dengan akhir tahun 2012. Angka tersebut naik dari asumsi makro yang tertuang di APBN Perubahan 2012 sebesar Rp137 triliun. Sedangkan untuk kuota BBM akan bertambah 2 juta Kilo Liter (KL), menjadi 42 juta KL.
Menurut Hatta, besaran subsidi itu sudah dikendalikan sedemikian mungkin, dengan melakukan lima program pemerintah terkait dengan pengendalian BBM bersubsdi. Jika saja tidak direalisasikan, maka subsidi akan mencapai Rp300an triliun.
"Kalau kita anggap asumsi rata-rata minyak USD119 dan volume BBM 42 juta KL dengan kebijakan yang tadi, maka subsidi kita BBM dan LPG dari Rp137 trilun akan menjadi Rp234,2 triliun," ujar Hatta di kantornya, Jakarta, Jumat (4/5/2012).
Kemudian, lanjut Hatta, anggaran subsidi listrik juga akan meningkat sebesar Rp10 triliun dari asumsi awalnya sebesar Rp65 triliun. "Listrik naik ke Rp75 triliun. Tapi kita kan punya bantalan energi sebesar Rp23 triliun yang dapat saja dipergunakan jika dibutuhkan," jelasnya.
Hatta juga menuturkan, pemerintah akan terus menggenjot pendapatan negara dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga defisit negara masih akan tetap terjaga di angka 2,3 persen. "Maka kita masih jaga defisit 2,3 persen. Kebijakan berjalan dan adanya penghematan juga," pungkasnya.
Lima program yang akan dilaksanakan pemerintah dalam waktu dekat adalah yang pertama konversi dari BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG). Kemudian pelarangan pemakaian BBM bersubsidi oleh kendaraan dinas pemerintah, BUMN dan BUMD. Ketiga adalah pelarangan kendaraan yang beroperasi di wilayah pertambangan dan perkebunan untuk menggunakan BBM bersubsidi.
Selanjutnya, optimalisasi Energi Baru dan Terbarukan untuk pembangkit listrik oleh PLN, sehingga tidak berbahan bakar minyak lagi. Terakhir adalah penghematan listrik dan air oleh gedung dan rumah dinas pemerintah.
"Lima poin ini menjadi keputusan kita. kita tidak memilih opsi CC karena berfikir kedepan. Kita tidak memilih sesuatu yang akan menambah kegaduhan yang luar biasa," pungkas Hatta. (bro)
()
